TEMPO.CO, Jakarta – PT Hutama Karya (persero) Tbk tengah berupaya memperbanyak skema pembiayaan alternatif pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mengurangi ketergantungan terhadap kas pemerintah.

Senior Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan porsi besar proyek sepanjang total 2.878 kilometer, bila termasuk ruas sirip atau jalur penghubung, tersebut memang merupakan penugasan yang membutuhkan sokongan penyertaan modal negara (PMN).

“Tapi, sejauh ini pendanaannya juga berasal dari sumber non-PMN tunai, seperti sindikasi perbankan, monetisasi aset jalan tol, hingga surat utang jangka menengah (global medium term notes/GMTN)” ucapnya kepada Tempo, Kamis 9 Juli 2020.

Menurut Fauzan, bentuk permodalan yang tak membebani keuangan negara itu sudah mencapai Rp 56,51 triliun, sejak masa pembangunan 2015 hingga saat ini. Tanpa merincikan lebih jauh, dia menyebut jumlah itu sudah mencakup pendanaan dari partner ekuitas dan dukungan dana tunai (viability gap fund /VGF) konstruksi untuk beberapa bagian Trans Sumatera, sepanjang 80 kilometer

Pada 2015, 2016, serta 2019, perseroan sudah menerima kucuran PMN hingga Rp 16,1 triliun untuk pengerjaan salah satu proyek strategis nasional tersebut. Setidaknya ada Rp 11,5 triliun dari jumlah tersebut yang dipakai untuk pengerjaan delapan ruas, yang terbesar untuk Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer yang membutuhkan lebih dari Rp 3 triliun. Tahun ini pun Hutama dua kali menerima PMN sebesar total Rp 11 triliun.

Jumlah Rp 3,5 triliun pada tahap pertama dialokasikan untuk penyelesaian sisa ruas jalan tol Pekanbaru – Dumai, dan pengembangan ruas Terbanggi Besar - Kayu Agung. Adapun PMN sebesar Rp 7,5 triliun di tahap berikutnya untuk pengerjaan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim, serta untuk Tol Pekanbaru-Pangkalan.

“Kami sedang mencari pendanaan lainnya,” tutur Fauzan. “Strategi creative financing masih terus dibahas dengan regulator.”

<!--more-->

Dalam rapat terbatas percepatan proyek strategis, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo meminta pengeluaran negara untuk Trans Sumatera dihitung lebih cermat. Dia meminta proyek tak melulu disokong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena pengeluaran pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Adapun Kebutuhan investasi untuk penyelesaian 24 ruas proyek tersebut diperkirakan menyundul Rp 500 triliun. “Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ekuitas dari PMN,” ucapnya.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan entitasnya sedang menggenjot konstruksi ruas Trans Sumatera sepanjang hampir 780 kilometer hingga 2022. Panjang itu di luar 336 kilometer yang sudah beroperasi saat ini, dan tidak termasuk ruas yang kontraknya masih dipersiapkan.

“Kami masih butuh equity Rp 51 triliun untuk menyelesaikan yang sedang dibangun ini,” ucapnya kepada Tempo. “Soal sumber dana non PMN masih terus kami diskusikan.”

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya juga sedang menghitung proyeksi panjang yang bisa dicapai dengan kemampuan kas pemerintah di masa pandemi ini. “Setidaknya kita siapkan finansial untuk kejar koridor backbone Trans Sumatera, yaitu sekitar 1.974 Km dari total 2.800 Km itu,” ucapnya.

Menurut Endra, pengerjaan sejumlah ruas pun bisa tertolong dengan kontribusi VGF dari perusahaan pelat merah lain, seperti PT Jasa Marga (persero) Tbk. “Saat mereka dapat izin bangun beberapa ruas, seperti Semarang-Batang atau tol layang Cikampek, ada perjanjian kontribusi juga untuk beberapa ruas Trans Sumatera.”

Adapun Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, mengatakan Hutama akan mulai terbebani ketergantungan pada pemerintah. “Karena besarnya risiko penugasan, proyek mereka sulit mendapat pendanaan dengan mekanisme pasar, seperti pinjaman dari asing atau swasta lain.”

EGI ADYATAMA | YOHANES PASKALIS