Semester II, Sri Mulyani: Belanja Negara Melonjak Jadi 1.306,7 T

Kamis, 9 Juli 2020 21:21 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan terjadi kenaikan belanja negara pada semester kedua tahun 2020. Pada paruh kedua tahun ini, negara diperkirakan akan menggelontorkan dana belanja hingga Rp 1.306,7 triliun.

"Belanja negara akan terakselerasi karena seluruh menteri dan daerah akan meningkatkan belanja," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 9 Juli 2020.

Adapun realisasi belanja negara semester I 2020 adalah Rp 668,5 triliun. Dengan demikian outlook belanja negara untuk keseluruhan tahun adalah Rp 1.975,2 triliun atau sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Angka tersebut tumbuh 32 persen dari realisasi belanja tahun lalu yang sebesar Rp 1.496,3 triliun.

Belanja Kementerian dan Lembaga pada semester II 2020 diperkirakan sebesar Rp 486 triliun. Adapun realisasi semester I adalah Rp 350,4 triliun, Sehingga outlook keseluruhan tahun adalah Rp 836,4 triliun.

Belanja tersebut akan disokong pelaksanaan dan penyelesaian berbagai kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi kesehatan, pemerintah akan menggenjot belanja berupa pembayaran insentif tenaga medis, belanja kesehatan, hingga perawatan pasien.

Sementara itu, dari sisi perlindungan sosial, pemerintah akan merampungkan penyaluran berbagai program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan, sembako, hingga bantuan sosial tunai.

Adapun belanja non kementerian dan lembaga diprediksi mencapai Rp 820,7 triliun pada semester II 2020. Dengan realisasi semester I sebesar Rp 318,1 triliun, maka belanja non K/L untuk keseluruhan tahun bisa mencapai Rp 1.138,9 triliun.

Belanja non-K/L pada semester II 2020 akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19, seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan, hingga program Kartu Pra Kerja. Di samping itu, bunga utang diperkirakan meningkat sejalan dengan pelebaran defisit.

Adapun belanja dalam rangka transfer ke daerah dan dana desa pada semester II diperkirakan sebesar Rp 363,5 triliun. Dengan realisasi TKDD pada semester I 2020 sebesar Rp 400,4 triliun, maka outlooknya adalah Rp 763,9 triliun untuk keseluruhan tahun.

Realisasi TKDD semester II akan diakselerasi, termasuk anggaran untuk dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi, melalui pelaksanaan cadangan DAK Fisik dan DID Tambahan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

18 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

3 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya