Pekerja memasang pembatas jalan pada proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi I di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 28 Februari 2020. Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu seksi 1 hingga 3 sepanjang 33 Km dapat digunakan untuk fungsional arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri 2020 mendatang. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan atau Tol Cisumdawu rampung pada September 2021. Namun, saat ini proyek tersebut masih terkendala dengan pembebasan lahan.
“Hanya masalah pembebasan lahan. Ini pak Menteri ATR [Agraria dan Tata Ruang] ditugaskan Bapak Presiden untuk menangani, karena bukan hanya masalah harga dan sebagainya, tapi ada masalah regulasi atau hukum yang ada di situ,” kata Basuki usai rapat terbatas rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.
Basuki mengatakan Cisumdawu memiliki panjang 60,84 kilometer. Sebanyak 27,62 kilometer di antaranya adalah dukungan pemerintah dan 33,22 kilometer sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol.
Menurut dia, porsi pemerintah adalah seksi 1 dan 2 dengan progres pembebasan lahan telah mencapai 91,23 persen dan konstruksi 81,6 persen. Seksi 3, porsi BUJT, sepanjang 4,05 kilometer dengan progres pembebasan lahan 99,76 persen dan konstruksi 95,76 persen.
Pekerjaan rumah pembebasan lahan berada pada seksi 4, 5, dan 6 yang juga merupakan porsi BUJT. Proses pembebasan lahan baru berjalan 9,24 persen dan konstruksi 5 persen.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan rapat meminta percepatan pembangunan tol Cisumdawu. Pasalnya, jalan bebas hambatan ini merupakan infrastruktur pendukung bandar udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan hambatan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
“Saya melihat di lapangan ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian pengembalian dana talangan tanah terhambat karena administrasi,” kata dia.
Jokowi mengatakan bahwa kendala teknis dan prosedur administrasi yang menghambat pembangunan tol Cisumdawu merupakan permasalahan yang berulang. Namun, tidak ada upaya penyelesaian secara permanen, karena selalu menggunakan pendekatan kasus per kasus.
