Interupsi Anggota DPR Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI

Selasa, 7 Juli 2020 11:28 WIB

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test deputi gubernur Bank Indonesia hari ini, Selasa, 7 Juli 2020. Saat fit and proper test untuk salah satu calon deputi gubernur BI Juda Agung berjalan, anggota Komisi XI Rudi Hartono menginterupsi.

"Saya sarankan ke Pak Agung jangan paparan seperti gubernur atau deputi yang sudah jadi," kata Rudi dalam fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.

Menurutnya, hal itu kurang tepat disampaikan Juda dalam agenda hari ini. "Bahasanya, seandainya saya menjadi saya akan.. Jadi yang ini kurang pas yang disampaikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Juda memaparkan tantangan yang dihadapi Indonesia, sekaligus mengenai pemulihan ekonomi.

Dia menuturkan Indonesia harus segera menyikapi ancaman resesi ekonomi global yang bisa berkepanjangan akibat Covid-19 dan bisa menjadi ancaman stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan domestik.

Juda melihat UMKM menjadi yang paling terdampak. Survei BI, menurutnya, UMKM binaan dan mitra BI 72,6 persen terdampak Covid, termasuk menurunnya modal bahan baku. Akibat kondisi itu juga, kemiskinan akan melonjak.

Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan ekonomi hingga 2024 berpotensi naik menjadi 5,5 persen sampai 6,71 persen. "Namun proyeksi ini bisa tercapai bila kebijakan-kebijakan struktural ditempuh kita semua," ujar Juda.

Adapun terdapat tiga calon deputi gubenur BI, yaitu Juda Agung, Aida S Budiman, dan Doni Primanto Joewono. Mereka merupakan kandidat Deputi yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dipilih DPR. Salah satu dari mereka akan menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir 17 Juni.

Juda saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia. Sebagai asisten Gubernur, dia membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial.

Sedangkan Aida saat ini juga merupakan Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Dia bertugas untuk mendukung Dewan Gubernur dalam mengkoordinasi kebijakan strategis di sektor moneter (Kebijakan Moneter dan Internasional) dan pengelolaan sumber daya manusia Job Family Moneter, termasuk di kantor perwakilan dalam negeri.

Dan kandidat ketiga, Doni saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI dan merupakan Direktur Eksekutif. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat dan Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya