BI Siap Tanggung Beban Lebih Besar dalam Biayai Pemulihan Ekonomi
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Senin, 29 Juni 2020 18:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo mengaku pihaknya siap menanggung beban lebih besar dalam proses pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Skema burden sharing atau pembagian beban antara pemerintah dengan BI diklaim hampir rampung.
"Sekali lagi burden sharing, BI siap untuk tanggung tidak hanya pendanaan tapi juga beban lebih besar," kata Perry di DPR, Senin, 29 Juni 2020. Bank sentral mengaku terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, bahkan untuk korporasi bisa dipertimbangkan sama-sama dengan UMKM.
Seperti diketahui, kebutuhan pembiayaan utang untuk menangani pandemi Corona atau Covid-19 sebesar Rp 903,46 triliun. Rinciannya adalah untuk public goods senilai Rp 397,6 triliun dan non public goods senilai Rp 505,86 triliun.
Dengan asumsi market rate (bunga SBN) sebesar 7,36 persen, maka beban bunga utang atas dampak Covid-19 senilai Rp 66,5 triliun. Dari jumlah tersebut BI menanggung Rp 35,9 triliun atau 53,9 persen.
Lebih jauh, Perry memastikan bahwa tata kelola pelaksanaan kebijakan akan berjalan secara optimal. Semua kebijakan yang ditempuh BI maupun pemerintah akan diarahkan untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. "Jadi sekali lagi, burden sharing BI siap," ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan pihaknya dan BI berkomitmen segera menyelesaikan pembahasan skema burden sharing terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan setelah pembahasan terkait hal tersebut mengalami tarik ulur lebih dari satu bulan lamanya.
Burden sharing adalah pembagian beban antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan BI dalam rangka pembiayaan penanganan Covid-19 dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19.
Dari hasil pembicaraan sementara, kata Sri Mulyani, sudah disepakati soal pembiayaan yang sifatnya publik nantinya 100 persen akan ditanggung oleh bank sentral. Sementara untuk non public goods nantinya akan ditanggung pemerintah.
Dengan begitu, pemerintah menghitung 53,9 persen bunga akan ditanggung BI. "Kami sekarang dengan BI finalisasi perhitungan komponen ini," kata Sri Mulyani, Senin, 29 Juni 2020.
Sebelumnya diberitakan pembahasan soal burden sharing (pembagian beban) antara pemerintah dengan bank sentral berlangsung alot belakangan ini. Dengan kondisi keuangan pemerintah yang sangat minim saat ini, diharapkan keterlibatan Bank Indonesia diharapkan bisa sangat signifikan.
BISNIS
