Alasan Menteri Perindustrian Minta Tambah Anggaran Rp 3,4 Triliun

Reporter

Eko Wahyudi

Selasa, 23 Juni 2020 15:03 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Dari pagu indikatif belanja kementerian 2021 sebesar Rp 2,59 triliun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 3,4 triliun guna mencapai target-target Kementerian pada 2021.

"Kami ingin menyampaikan dari Kemenperin, dari program yang membutuhkan tambahan anggaran," kata dia saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Selasa 23 Juni 2020.

Agus mengatakan, dana sebanyak Rp 3,4 triliun akan digunakan pada empat program pemulihan industri pasca Covid-19.

Pertama dana itu dialokasikan untuk perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri. Agus menuturkan program ini membutuhkan tambahan sebanyak Rp 1,5 triliun. Program tersebut diharapkan menjaga utilisasi industri agar tetap tinggi dan juga kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.

Kedua, kata Agus, dana itu akan dibagi ke dalam program penumbuhan substitusi impor yang membutuhkan Rp 500 miliar. "Program penumbuhan substitusi impor ini tentu dalam upaya dalam penurunan impor yang tadi kami sampaikan di 2022 melalui substitusi impor yang kami targetkan 35 persen pada tahun tersebut," ucapnya.

Ketiga adalah program penyiapan SDM industri yang membutuhkan dana Rp 1,01 triliun. Agus mengatakan, hal ini berguna untuk mengembangkan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri di masa mendatang.

Terakhir adalah program pengembangan infrastruktur digital sektor industri yang membutuhkan dana Rp 410 miliar. Agus menuturkan, program ini diupayakan untuk penguatan sarana dan prasarana infrastruktur digital sektor industri dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan juga pembangunan sistem digital terintegrasi.

Menanggapi usulan tambahan anggaran Kemenperin 2021, Komisi VI DPR-RI setuju atas nominal yang sudah disampaikan oleh Agus Gumiwang tersebut.

"Komisi VI DPR-RI mendukung dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2021 sebesar Rp 3,4 triliun yang terbagi dalam empat program yang diperlukan pemulihan industri pasca Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam kesimpulannya.

EKO WAHYUDI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya