TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sedang menjalankan upaya intensifikasi tambak udang nasional. Jumlah tambak akan dikurangi, sebaliknya produksi akan ditingkatkan.

"Lingkungan akan lebih hijau, karena tambak yang luar akan kami perkecil," kata Menteri KKP Edhy Prabowo dalam rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Saat ini, Edhy menyebut produksi udang nasional baru sekitar 860 ribu ton per tahun. Padahal, konsumsi dunia mencapai 13 hingga 15 juta ton per tahun.

Potensi inilah yang tak ingin dilewatkan oleh Edhy. "Kalau ini kita biarkan, maka kita hanya jadi penonton," kata Edhy Prabowo.

Padahal saat ini, harga udang sudah merangkak naik, bahkan melampaui masa sebelum Covid-19. Udang Vaname contohnya, dihargai hampir Rp 60 ribu untuk jumlah 100 ekor per kilogram.

Dalam program intensifikasi ini, Edhy menyebut 1 hektare tambak bisa menghasilkan hingga 40 ton udang. Selama ini, hasil produksi petambak jauh di bawah itu.

Saat ini, Edhy Prabowo mengatakan konsep intensifikasi ini sudah ada dan akan segera dijalankan. Edhy optimistis upaya ini akan semakin menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan bagi petambak.

Di sisi lain, sebagian area yang semula untuk tambang bisa diubah menjadi hutan bakau. Hutan ini pun juga bisa dibudidayakan secara tradisional.

Selain produksi, ekspor pun juga akan digenjot. KKP punya target ekspor naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun, dari 2020 hingga 2024.

Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton, maka di 2024 menjadi 363,067 ton. Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024.

Untuk mencapai target ini, Maret 2020, pemerintah pun membentuk kelompok kerja alias poja yang beranggotakan lintas sektor untuk menggenjot produksi dan ekspor udang nasional. Ada enam pokja yaitu Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monev, Pokja Pembangunan Kawasan Tambak, Pokja Input Produksi, Pokja Teknis Operasional, Pokja Investasi dan Pemasaran, serta Pokja Pelatihan, Riset dan Penyuluhan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, menjelaskan alasan pemerintah menggenjot produksi udang adalah karena potensi lahan yang tersedia sangat besar. Dari 2,96 juta hektare, yang termanfaatkan baru 0,6 juta hektare.

"Ditambah lagi, kita sudah menguasai teknologi budidaya udang ini," kata Slamet dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin, 9 Maret 2020, dikutip dari keterangan resmi KKP.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan pihaknya tengah membuka dan meyiapkan pasar untuk udang Indonesia. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, merupakan pasar potensial.