Sri Mulyani Akan Desain Ulang Sistem Penganggaran Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2020 14:33 WIB

Sri Mulyani saat bekerja dari rumah atau work from home di tengah wabah virus corona. Foto ini diunggah di Instagram pada Selasa, 17 Maret 2020. Instagram.com/@smindrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal mendesain ulang sistem penganggaran dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.

"Tujuan kami me-redesain sistem pengamggaran adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini yaitu membangun money follow program," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Juni 2020.

Dengan demikian, ia mengatakan anggaran yang disiapkan pun mengikuti program yang jelas kegiatan, output, dan outcome-nya. Menurut dia, salah satu hasil evaluasi yang dilakukan kementeriannya dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, program belanja pemerintah pusat dan daerah sering tidak sinkron, sehingga penganggaran menjadi kurang efisien.

Contohnya pada program Dana Alokasi Khusus Fisik mengenai pembangunan jalan. Ia mengatakan prioritas antara jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota harus disinkronisasi. "Tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi," ujar dia.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan selama ini program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kerap berbeda. Sehingga, ketika akan melakukan konsolidasi untuk program, pemerintah kerap harus melakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di kementerian dan lembaga masing-masing dengan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA-nya.

Evaluasi lainnya, kata Sri Mulyani, rumusan nomenklatur program, output, dan outcome dari sebuah program selama ini kerap hanya disebutkan secara normatif dan tidak terukur. "Sehingga sulit untuk menghubungkan output dan outcome dengan penganggarannya," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani berujar informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran selama ini relatif sulit dipahami publik. Misalnya, isinya terlalu normatif, atau terlalu banyak deskripsi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk memastikan akuntabilitas dan mengukur efisiensinya.

Karena itu, ia berharap dengan adanya redesain sistem penganggaran, rencana untuk membangun efisiensi belanja melalui money follow program, sistem penganggaran berbasis kinerja, hingga penerapan value for money dari perencanaan hingga penganggaran bisa dilakukan.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

7 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

3 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya