Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Minggu, 28 Juli 2019. Komunitas lingkungan Alam Karimun (Akar) khawatir terhadap dampak alih fungsi lahan hutan bakau dan perkebunan tepi pantai menjadi lahan-lahan tambak intensif di kepulauan wisata bahari Karimun Jawa, karena air sisa limbah tambak dapat merusak ekosistem lingkungan hidup serta deforestasi berpotensi mengganggu sektor pariwisata setempat. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Pantai Selatan Pulau Jawa berpotensi menjadi sentra atau basis budidaya udang vaname. Menurut dia, kualitas air di pesisir tersebut memiliki potensi untuk pengembangbiakan udang.
"Saya enggak berpikir muluk-muluk, yang di depan mata saja dulu. Saya mengunjungi Sukabumi, Cidaun, dan Garut selatan. Ini saja sudah luar biasa (potensinya)," ujar Edhy, Sabtu, 20 Juni 2020.
Meski begitu, Edhy menjelaskan, budidaya udang vaname bukan hanya difokuskan ke Jawa. Namun juga pelbagai daerah yang memiliki potensi serupa, seperti di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, hingga Gorontalo.
Edhy mengatakan budidaya udang nasional merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan potensi. Adapun produksi udang nasional per tahun di Indonesia rata-rata 800 ribu ton. Sedangkan kebutuhan dunia mencapai 13-15 juta ton. Dengan begitu, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan secara global, ia menyatakan produksi dalam negeri perlu digenjot sekaligus untuk penyerapan tenaga kerja.
Edhy mengklaim budidaya udang tidak akan mengorbankan lingkungan. Sebab, kata dia, tambak udang dibangun dengan mengutamakan keberlanjutan. "Caranya dengan sistem tambak intensif, yakni lahan yang dipakai lebih sedikit namun hasilnya lebih banyak," ucapnya.
Adapun tambak intensif diprediksi akan mampu menghasilkan 40 ton udang vaname per haktare sekali panen. Sedangkan tambak konvensional lebih rendah. Untuk membangun tambah-tambak insentif, pemerintah menyediakan akses penganggaran melalui APBN, bantuan perbankan, hingga kerja sama dengan pihak swasta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
3 hari lalu
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
4 hari lalu
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut