TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya masih mencari cara agar transisi pengelolaan Blok Rokan dapat berjalan dengan baik. Perkara tersebut menjadi pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada hari ini, Senin, 15 Juni 2020.

"Kami cari bagaimana supaya kita bisa lakukan transisi ini sebaiknya, kami optimalisasi investasi di tahun 2020 dan 2021 terhadap Wilayah Kerja Rokan, sehingga saat ke Pertamina penurunan produksi enggak terlalu besar," ujar Dwi seusai rapat di kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan produksi di blok tersebut masih bisa dipertahankan pada masa transisi tersebut.

Terkait dengan adanya perombakan pada direksi PT Pertamina (Persero), Dwi mengatakan bakal meninjau dampaknya bersama dengan pemerintah. Sejatinya, kata dia, dalam pengelolaan blok migas, SKK Migas berkontrak dengan masing-masing wilayah kerja dan operatornya.

"Kita akan lihat penjelasan dari Pertamina mengenai perubahan organisasi itu, sejauh mana kewenangan terhadap masing-masing operator di WK, itu yang kami review. Karena kan kontraknya pemerintah dengan perusahaan yang operasikan WK itu," tutur dia. Dengan skema organisasi baru di perserian, ia akan melihat kewenangan subholding Pertamina dalam investasi maupun operasi di wilayah kerja terkait.

Sebelumnya, Pemerintah melalui rapat tingkat menteri memutuskan soal langkah menjaga produksi minyak Blok Rokan selama masa transisi dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero). "Ini sudah hampir putus, besok kami diskusi lagi dengan Chevron. Harusnya Kamis di rapat tingkat menteri bisa ambil keputusan," ujar Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi video, Selasa, 9 Juni 2020.

Kontrak Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan habis pada Agustus 2021, sehingga blok tersebut kemudian akan dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

Purbaya mengatakan pemerintah telah belajar dari kasus transisi Blok Mahakam. Kala itu produksi migas di sana turun drastis kala Pertamina mengambil alih wilayah tersebut dari PT Total E&P Indonesie. Karena itu, ia tak ingin kasus sama berulang di Blok Rokan.

Lebih jauh Purbaya menjelaskan upaya mencegah turunnya produksi migas tersebut. Salah satunya adalah dengan bernegosiasi agar Chevron mau terus berinvestasi dan mengebor di Blok Rokan hingga Agustus 2021. "Chevron bisa lagi drilling dan di-cover oleh cost recovery pemerintah."

Menurut Purbaya, yang terpenting pada masa transisi ini adalah menjaga tingkat produksi di Blok Rokan agar tidak turun lebih lanjut. Ia menuturkan solusi tersebut sudah dibicarakan oleh pemangku kepentingan dalam satu bulan terakhir. Rapat pun telah digelar antara Kemenko Marves dengan Biro Hukum, SKK Migas, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam dua tahun ini, ujar Purbaya, tidak ada satu pun rig yang beroperasi di Blok Rokan. Dengan solusi tersebut, pemerintah ingin Chevron bisa tancap gas mengoperasikan dua hingga tiga rig di sana segera setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.

Harapannya, rig yang dioperasikan pun bisa meningkat menjadi lima rig hingga Agustus 2021. Dengan demikian, produksi minyak di Blok Rokan tidak turun terlalu dalam. "Ketika Pertamina mengambil alih, produksi bisa ditingkatkan lagi karena mereka akan investasi lebih banyak di driling, eksplorasi, dan eksploitasi," ujar Purbaya.