TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan telah memangkas belanja modal alias capital expenditure PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sekitar 30-40 persen. Ia mengatakan pemangkasan dilakukan agar tidak ada main proyek oleh perseroan.

"Karena kami tidak mau juga, mohon maaf capex PLN sampai Rp 100 triliun, saya enggak mau, saya minta cut 30-40 persen," ujar Erick dalam konferensi video, Jumat, 12 Juni 2020.

Erick menyebut belanja modal terkadang menjadi proyek bagi oknum-oknum. "Kami enggak mau, apalagi tak jelas suplai chain dan kebutuhannya," kata dia. Karena itu, ke depannya ia akan terus meninjau dan mengawasi perseroan agar tidak ada yang main proyek. "Kalau ada main proyek, seperti biasa akan ketemu batunya."

Menurut Erick, telah ada beberapa terobosan terkait PLN yang dilakukan di eranya. Contohnya, untuk pertama kalinya ada Direktur Pemasaran di perseroan. Sebelumnya, posisi tersebut tidak ada. Ia mengatakan posisi ini penting untuk melakukan pemetaan pasar untuk perusahaan setrum tersebut.

"Kami enggak mau mentang-mentang PLN monopoli, servis tidak diutamakan. Ini mesti ditingkatkan. Ini bukan era kalau perlu listrik datang ke sini, harus dipetakan, itu tugas direksi pemasaran," ujar Erick.

Erick Thohir pun menyoroti polemik lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) pada Juni 2020. Ia mengatakan itu disebabkan oleh sistem penagihan selama pembatasan pada masa wabah Covid-19.

"Soal isu hot tagihan naik, itu bukan naik tetapi yang tadinya bulanan tapi karena Covid-19 tidak tertagihkan, jadi baru ditagih, tagihan beberapa bulan dijadikan satu. Kan biasa kalau enggak ditagih lupa, pas ditagih marah," ujar Erick.

Erick pun mengatakan bahwa perseroan telah mengumumkan solusi dari persoalan tersebut, yakni pelanggan bisa membayarkannya secara dicicil. Ke depannya, ia meminta PLN untuk mengedepankan inovasi dalam memberikan layanan, misalnya dengan smart meter, smart distribution, hingga smart procurement.

CAESAR AKBAR