TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo, mengatakan harga fasilitas dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) cukup mahal. Rata-rata, biaya untuk sekali tes adalah jutaan rupiah tiap orang.

"Relatif mahal," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Kesehatan DPR DPR di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020.

Tak hanya itu, fasilitas PCR juga mahal. Mulai dari investasi terkait prasarana dan fasilitas laboratoriumnya, aspek keselamatan, hingga kebutuhan untuk reagan (pereaksi kimia) yang mencapai Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta setiap pemeriksaan.

Awalnya, pemerintah telah mewajibkan orang yang melakukan perjalanan untuk menggunakan test PCR, naik dari sebelumnya yang hanya rapid test. Tapi belakangan, aturan PCR hanya untuk penerbangan dari luar negeri. Untuk dalam negeri boleh rapid test saja.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meminta adanya standarisasi harga tes PCR. Sebab, hingga kini masih ditemukan banyaknya perbedaan harga tes di berbagai daerah yang dikeluhkan warga.

"Tadi bapak presiden juga menegaskan pentingnya standarisasi harga bagi mereka yang akan melaksanakan bepergian dan wajib untuk tes PCR," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, usai rapat terbatas bersama Jokowi, Kamis, 4 Juni 2020.

Masalah muncul karena terdapat perbedaan harga tes PCR di berbagai daerah. Salah satu yang mengeluhkan hal ini adalah maskapai Garuda Indonesia.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan biaya untuk tes PCR bisa menembus angka Rp 2,5 juta. Harganya ini jauh lebih mahal dari biaya bepergian dari satu kota ke kota yang lain khususnya yang berdekatan seperti Jakarta - Surabaya," kaya Irfan, Selasa, 2 Juni 2020.

Atas dasar itu, Doni mengatakan bahwa Jokowi meminta agar harga tes PCR nanti tak lagi memberatkan bagi calon penumpang. "Bapak presiden meminta harga itu tidak memberatkan para petugas atau masyarakat yang akan berpergian. Bapak presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menentukan standarisasi harga," kata Doni.

FAJAR PEBRIANTO | BISNIS