Suasana pembuatan baja di Pabrik Krakatau Steel, Cilegon, Banten, 26 November 2014. PT Krakatau Steel resmi memiliki pabrik pipa baja, melalui anak usahanya PT KHI Pipe Industry. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan pertimbangan pemerintah memberi fasilitas dana talangan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Menurut dia, Krakatau Steel sebagai perusahaan yang berada di sektor hulu perlu disokong pemerintah. Sebab, keberadaan perseroan diperlukan sebagai pemasok industri-industri di hilir. "Kalau bahan baku di hulu dimatikan, rugi nanti Indonesia ke depan," ujar Arya dalam diskusi di IDX Channel, Selasa, 9 Juni 2020.
Di samping itu, ia mengatakan perseroan juga terbukti berhasil melakukan restrukturisasi sehingga bisa mencetak untung sekitar Rp 1 triliun pada triwulan I 2020. Sehingga, secara bisnis perusahaan baja tersebut layak diteruskan dan disokong. "Jadi wajar kami memberi penjaminan dana talangan kepada Krakatau Steel untuk modal kerja."
Fasilitas dana talangan akan diberikan kepada Krakatau Steel sebesar Rp 3 triliun. Arya mengatakan dana talangan berbeda dengan Penyertaan Modal Negara. Pasalnya, PMN bersifat suntikan langsung dari pemerintah kepada perseroan tanpa harus dikembalikan.
Sementara itu, pada skema dana talangan ini, Arya mengatakan pemerintah hanya menjadi penjamin kepada lembaga-lembaga keuangan agar perseroan bisa mengambil pinjaman. Adapun fulus harus diajukan perseroan kepada pihak ketiga dan mesti dikembalikan layaknya utang.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana memberi bantuan berupa dana talangan kepada sejumlah perseroan. Bantuan tersebut bagian dari program penyelamatan ekonomi nasional setelah Covid-19 merebak.
Alokasi terbesar dana talangan diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) lantaran perusahaan mengalami penurunan penumpang hingga 95 persen. Bantuan yang disiapkan sebesar Rp 8,5 triliun. Dengan alasan serupa, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat Rp 3,5 triliun.
Selain itu,PT Perkebunan Nusantara (Persero) direncanakan mendapat dana talangan Rp 4 triliun. Sementara,penerima bantuan untuk modal kerja lainnya adalah Perum Perumnas. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 650 miliar.
