Usai Sensus Online, BPS Akan Lakukan Door-to-door Bulan September

Kamis, 28 Mei 2020 16:02 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto usai memberikan sosialisasi persiapan Sensus Penduduk 2020 di Gedung 3 BPS, Jakarta, Jumat 14 Februari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan lembaganya bakal melakukan sensus penduduk secara door-to-door pada September 2020. Sensus offline akan dilakukan untuk melengkapi sensus online yang belum mencakupi seluruh penduduk Indonesia.

"Sensus itu kan cakupannya untuk semua penduduk, jadi kami akan melakukan sensus secara offline atau door-to-door untuk menduduk yang belum ikut secara online, pada September selama satu bulan full," ujar Margo kepada Tempo, Kamis, 28 Mei 2020.

Sejauh ini penduduk yang merespon di sensus.bps.go.id baru mencapai sekitar 47 juta penduduk. Artinya capaian baru sekitar 77 persen dari target pengisi sensus penduduk online. BPS menargetkan sensus daring itu bisa menjangkau 22,9 persen dari total penduduk atau sekitar 61 juta penduduk. "Kami sedang mengevaluasi lagi apakah akan diperpanjang atau tidak," ujar Margo.

Sebelumnya BPS telah memperpanjang tenggat waktu sensus penduduk tersebut. Mulanya, sensus online ditencanakan berlangsung 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Namun, lantaran adanya wabah Covid-19 dan target sensus daring yang belum tercapai, maka tenggat waktu sensus daring tersebut diperpanjang ke Mei 2020.

Untuk memaksimalkan satu hari sebelum penutupan sensus penduduk online, Margo mengatakan lembaganya sudah melakukan publikasi melalui beberapa saluran. Saluran publikasi itu misalnya melalui media sosial, sekolah, kementerian dan lembaga, hingga dinas-dinas di daerah.

Pada awal tahun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sensus penduduk 2020 akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang efektif.

"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

Jokowi mengatakan, saat ini, data menjadi komoditas yang paling penting di dunia. "Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.

Menurut Jokowi, saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa. Ia memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045. Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

4 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

14 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

16 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

20 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

21 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya