Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut hampir 20 ribu desa belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kendati begitu, kata dia, desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa tersebut, telah memiliki data penerima dan siap untuk menyalurkan.
“Desa yang sudah musyawarah desa khusus dan telah menetapkan calon KPM, namun belum menyalurkan BLT DD 19.981 desa,” kata Abdul dalam diskusi virtual, Jumat, 22 Mei 2020.
Pertengahan bulan ini, pemerintah memutuskan merealokasi dana desa untuk BLT Dana Desa dengan total anggaran Rp 71,19 triliun.
Menurutnya, desa yang belum menyalurkan dana desa saat ini terhambat karena saling menunggu antara pemerintah kota dan kabupaten.
“Ini kadang-kadang permasalahan itu ada di daerah. Di mana bupati atau wali kota menginginkan adanya kesamaan atau berbarengan,” ujar dia.
Abdul Halim menuturkan persoalan lain yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa yaitu masih adanya program bantuan sosial yang belum selesai. Agar BLT Dana Desa lebih tepat sasaran, sebagian desa memilih untuk menunggu.
Dana desa telah tersalur ke Rekening Kas Desa (RKD) di 56.993 desa. Jumlah itu, sama dengan 76 persen dari target yang sebanyak 74.953 desa.
"Kami terus melakukan pendampingan dan pemantauan penyaluran," kata Abdul.
Dia mengatakan desa-desa itu dapat dilakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa.
Dia juga mengungkap perkembangan BLT Dana Desa. Menurutnya, desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebanyak 56.504 desa. Jumlah itu sama dengan 99 persen dari 56.993 desa.
Sedangkan desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 37.012 desa. Jumlah tersebut 65 persen dari 56.993.
Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK
26 hari lalu
Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK
Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.
Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK
26 hari lalu
Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.
