TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah mulai mengkaji pembukaan lahan sawah baru di Kalimantan Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas hari ini, potensi lahan yang bisa dikembangkan di atas 255 ribu hektar.

“Dalam waktu tiga minggu ini sedang dilakukan studi dengan luas potensi 164.598 hektar. Dari total jumlah tersebut, lahan yang ada jaringan irigasi sebesar 85.456 ribu hektar dan 57.195 hektar yang sudah dilakukan penanaman padi oleh transmigran dan keluarganya serta ada potensi ekstensifikasi 79.142 hektar,” ujar Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan presiden, Rabu, 13 Mei 2020.

Dalam tiga pekan ini, kata Airlangga, pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup mencakup strategi dan review inventarisasi penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta potensi tenaga kerja di lokasi tersebut.

Pemerintah berencana membuka sawah baru seluas 900 ribu hektare di lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya, guna mencegah ancaman krisis pangan.

Organisasi lingkungan hidup, Greenpeace, mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin mengubah lahan gambut di Kalimantan Tengah ini menjadi area persawahan. Kepala Tim Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rusmadya Maharudin pun meminta Jokowi untuk tidak mengulangi kesalahan di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Menurut Rusmadya, pemerintah secara sistematis telah melemahkan fungsi gambut yang merupakan salah satu ekosistem terpenting untuk iklim Indonesia dan dunia. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah pun banyak terjadi di bekas areal Proyek Lahan Gambut Sejuta ha yang gagal di tahun 1990-an.

“Ini telah membawa petaka kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat setiap tahunnya,” kata Rusmadya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020.

DEWI NURITA | FAJAR PEBRIANTO