TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil #BersihkanIndonesia menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba adalah bukti para anggota dewan dan pemerintah lebih mewakili kepentingan investor batu bara dibandingkan mendengarkan aspirasi rakyat.

"Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi Covid-19, DPR-Pemerintah justru menyediakan jaminan atau bailout dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang," dilansir dari keterangan tertulis tanggal 11 Mei 2020 dengan penanggung jawab Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay Indonesia, Iqbal Damanik dari Auriga Nusantara, Edo Rakhman dari Eksekutif Nasional WALHI, dan Merah Johansyah dari JATAM Nasional.

Koalisi masyarakat pun menyoroti pernyataan Ketua Panitia Kerja RUU Minerba, Bambang Wuryanto yang menyatakan banjir aspirasi publik kepada DPR yang justru dianggap sebagai teror. Padahal, menurut mereka, rapat-rapat yang digelar oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba selama ini dilakukan melalui sidang-sidang tertutup dan tidak membuka ruang bagi masukan masyarakat.

"Justru sebaliknya, pembahasan yang dilakukan diam-diam, nir-partisipasi dan melanjutkan naskah yang dipenuhi pasal bermasalah adalah teror sesungguhnya oleh pemerintah dan DPR terhadap warga terdampak di lingkar pertambangan dan industri batu bara," tulis mereka.

Di sisi lain, ada empat hal penting dalam RUU Minerba dan prosesnya, yang disoroti oleh koalisi masyarakat, antara lain RUU Minerba sebagai bentuk jaminan dari pemerintah untuk melindungi pengusaha. Mereka juga menduga ada kelonggaran lain yang disiapkan untuk para pengusaha, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.

Di samping itu, proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba dinilai cacat prosedur dan hukum. Pasalnya, proses itu dianggap melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR, serta mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.

Belum lagi, mereka juga menyoroti pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang dianggap memberi kemudahan bagi korporasi, antara lain perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang. Pasal lainnya misalnya soal adanya definisi Wilayah Hukum Pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Poin lainnya yang menjadi sorotan koalisi masyarakat adalah sebanyak 90 persen isi dan komposisi RUU dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batu bara. "Penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan namun tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan," tulis mereka.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Wuryanto, mempersilakan semua pihak yang nantinya masih berkeberatan dengan perubahan beleid tersebut agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada yang kurang pas hasil UU-nya, dipersilakan bisa melalui judicial review. Tidak perlu melalui pesan WhatsApp yang dibombardir habis-habisan kepada kami anggota panja. itu mohon maaf, namanya teror," ujar dia dalam Rapat Komisi VII DPR bersama pemerintah, Senin, 11 Mei 2020.

Bambang mengatakan revisi beleid tersebut sejatinya sudah dipersiapkan sejak 2016 dan sudah memasuki tahap akhir pembahasan pada akhir periode pemerintahan yang lalu. ia pun memastikan sudah membicarakan revisi tersebut dengan baik. "Tidak ada DPR suka-suka, atau pemerintah suka-suka, ini mandat politik ada di kami berdua," ujar Bambang.