TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan program pemerintah berupa Program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 sebagai langkah yang tidak masuk akal. Jika hendak membantu masyarakat, menurut dia, seharusnya melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tak perlu melibatkan mitra pelatihan.

“Jangan lupa, anggaran Rp 5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen keseluruhan anggaran Kartu Prakerja,” kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Mei 2020.

Fadli menjelaskan, tujuan dari penyaluran BLT ialah untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat. Artinya anggaran sepenuhnya tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi,” ujar Fadli.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun tersebut terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century. “Bahkan ada yg mengatakan bahwa program ini bukan pelatihan digital tapi “perampokan digital. Intinya, pelaksanaan program ini cacat dan meleset dari tujuan,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah saat ini sedang meninjau kepantasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan sekaligus mengevaluasi kritik publik mengenai dana pelatihan yang tak relevan saat pandemi virus Corona.

"Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan program Kartu Prakerja ini merupakan realisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Akibat ada pandemi Covid-19, kata Sri, pemerintah memodifikasi program tersebut agar bisa sekaligus menjadi jaring pengaman sosial atau social safety net yang merupkan salah satu bentuk stimulus langsung kepada pekerja informal yang kehilangan pendapatan.

"Kalau desain Kartu Prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan senilai Rp 600 ribu itu, bisa makan dan semuanya. Itu sudah seperti bansos," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui realisasi program Kartu Prakerja pada gelombang pertama menuai polemik. Pelbagai kritik muncul lantaran penerima manfaat stimulus tersebut dinilai tak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, ia berjanji eksekusi program Kartu Prakerja pada pekan kedua pelaksanaannya bakal mulai membaik.

"Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Jokowi telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujar Sri Mulyani.

BISNIS | LARISSA HUDA