Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kritik sejumlah pihak yang mencurigai Kartu Prakerja rawan diselewengkan dan tak tepat sasaran. Menurut Luhut, di masa keterbukaan informasi, penyelewengan semacam itu sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah.
"Kalau niatnya dimanipulasi ya bisa. Tapi kan pemerintah mengawasi. Kalau niat menipu, pasti ketahuan. Apalagi semua serba digital," ujar Luhut dalan wawancara dengan Radio RRI, Sabtu, 2 Mei 2020.
Luhut lalu meminta masyarakat tidak berlaku curang. Sebab, dalam prosesnya, penyelewengan ini akan terbongkar lantaran pemerintah dapat memverifikasi data yang masuk dan memantaunya dengan mudah. Meski begitu, Luhut melanjutkan, sejatinya, maksud pemerintah menggelontorkan stimulus Kartu Prakerja bukan hanya untuk memberikan bantuan. Namun juga mendidik masyarakat supaya jujur. Musababnya, kesempatan untuk mendaftarkan program ini memang diakui terbuka secara luas dan dapat diikuti siapa pun.
Sebelumnya, sejumlah dugaan kecurangan saat pendaftaran program Kartu Prakerja beredar viral di dunia maya. Salah satu akun di media sosial menyebutkan bahwa dirinya bisa mendaftar dengan lima akun sekaligus dalam mendapat keuntungan Rp 600 ribu selama empat bulan. Cuplikan gambar soal dugaan penyalahgunaan ini tersebar di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Namun hingga hari ini, beberapa postingan sudah mulai dihapus dan tidak lagi tersedia.
Tempo mencoba mengklarifikasi hal ini kepada Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky. Namun, ia tidak menjawab langsung apakah memang benar ditemukan penyalahgunaan seperti ini atau tidak.
“Prakerja melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pendaftar ke Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” kata Panji ketika dihubungi di Jakarta, Senin, 20 April 2020.
Jika ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak kecurangan, kata dia, maka bisa melaporkan langsung ke pemerintah. Laporan bisa disampaikan melalui call center atau email info@prakerja.go.id.
