Sri Mulyani: Dana Pelatihan Kartu Prakerja Sudah Seperti Bansos

Jumat, 1 Mei 2020 19:10 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik publik yang menilai dana pelatihan Kartu Prakerja tak relevan saat pandemi virus corona atau Covid-19. Adapun dana yang digelontorkan mencapai Rp 5,6 triliun dan dibagikan kepada masing-masing peserta sebesar Rp 1 juta.

Menurutnya, pihak pemerintah saat ini sedang meninjau terkait kepantasan dari harga-harga yang dibebankan dalam pelatihan daring tersebut. "Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama Aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya program kartu prakerja ini bagus, karena merealisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Namun akibat ada pandemi virus corona seperti sekarang, pemerintah melakukan modifikasi terhadap program ini agar bisa sekaligus sebagai jaring pengaman sosial.

"Kalau desain kartu prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan itu yang bantuan 600 ribu, itu bisa makan semuanya. itu sudah seperti bansos," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Sri Mulyani, pemerintah tak boleh menyerah dalam menciptakan program baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menyatakan, pemerintah juga bukan lembaga anti kritik. Jadi kritik yang selama ini disampaikan oleh publik itu semuanya didengar sebagai bahan pertimbangan perbaikan mendatang.

"Kita terima kasih dengan yang memberikan kritik, namun kritiknya juga harus disampaikan dengan tetap sopan," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pelatihan daring dalam Program Kartu Prakerja sudah tak relevan di tengah pandemi virus corona. Oleh karena itu, ia menyarankan dana pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bantuan langsung tunai atau berupa bantuan sosial (Bansos) saja.

"Sayang sekali dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan itu terbuang begitu saja dalam jangka pendek. Jadi lebih baik dialokasikan langsung untuk cash transfer atau bantuan sosial," kata dia saat diskusi virtual Senin, 27 April 2020.

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

17 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya