TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku optimistis bahwa 2021 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi setelah pandemi virus Corona atau Covid-19 melanda Indonesia. Oleh sebab itu, presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan skenario pemulihan terhadap sektor yang terkena dampak paling parah.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, walikota, dan kepala Bappeda untuk identifikasi secara detail dampak dari Covid-19 di daerahnya masing-masing,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musrenbangnas Tahun 2020, Kamis, 30 April 2020.

Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah bisa memilah dengan cermat sektor-sektor yang terdampak corona. Mulai dari sektor yang terkena dampak paling parah, sektor yang bertahan, dan sektor yang justru bisa mengambil peluang yang ada. “Saya lihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul seperti UMKM, pariwisata, konstruksi, transportasi,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia melihat ada beberapa sektor yang bertahan bahkan bisa tetap bergerak seperti sektor tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, Mamin, jasa komunikasi, dan sektor logistik. “Saya minta disiapkan strategi besar recovery, peta jalan dan tahapan-tahapan mitigasi,” ucap Jokowi.

Adapun, tahapan mitigasi yang dimaksud ialah memberikan dukungan kepada sektor prioritas yang harus dibantu dan jumlah dari tenaga kerja yang bisa diselamatkan.

Setelah tahap mitigasi dilakukan, maka proses selanjutnya ialah masuk ke tahap pemulihan. Menurutnya, Pemda harus bisa melihat dengan jeli mana sektor yang bisa langsung bangkit, dan mana yang butuh proses agak lama.

Sementara itu, untuk mencegah PHK massal, Jokowi menyatakan pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bertahan dan mencegah PHK seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit dan relaksasi impor bahan baku.

“Saya ingatkan yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, tapi juga mikro dan ultra mikro,” ujarnya.

Menurutnya, stimulus ekonomi harus menjangkau sektor informal seperti PKL, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya.

Jokowi mengungkapkan jumlah pelaku usaha tersebut sangat besar, Menurut data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta dan menampung banyak tenaga kerja.

“Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan. Ini saya minta para gubernur di setiap daerah merancang program yang sama untuk menambah, untuk memperkuat program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.