TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov mengatakan bahwa saat ini kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Sehingga, untuk menambah stimulus guna penanganan dampak Covid-19 sampai Rp 1.000 triliun ia menilai terlalu berisiko.

"Sebetulnya, keinginan pemerintah untuk menambah anggaran Rp 405,1 triliun saja dari sisi kapasitas fiskal sudah cukup berisiko, apalagi kalau mau ditambah sampai Rp 1.000 triliun," kata Abra saat diskusi secara virtual, Senin 27 April 2020.

Abra menyarankan, saat ini lebih baik pemerintah mengoptimalkan pendanaan yang ada. Kemudian, pemerintah bisa menyisir beban belanja negara yang mungkin untuk dialihkan, seperti belanja-belanja tak produktif.

Apabila anggaran stimulus penanganan Covid-19 ditambah hingga Rp 1.000 triliun, Abra khawatir nantinya generasi yang akan datang yang bakal terkena imbas karena harus meneruskan pembayaran bunga utang yang tak sedikit. "Lagi-lagi yang akan menanggung semua utang ini bukan pemerintahan saat ini, tapi pemerintahan mendatang dan generasi mendatang. Dikhawatirkan, generasi milenial yang sekarang ada nanti akan menjadi membayar bunga utang itu dengan peningkatan pajak di periode mendatang," ucap Abra.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani menilai stimulus Corona yang dikeluarkan pemerintah saat ini masih belum ideal. Sebab, masih ada 93 juta masyarakat miskin dan rentan miskin, serta pengusaha kecil dan pekerja informal lainnya yang belum tercakup bantuan. "Kami melihat bahwa kebutuhannya sebesar Rp 1.500 triliun sampai Rp 1.600 triliun," ujarnya, Jumat, 9 April 2020.

Dari total stimulus sebesar Rp 1.600 triliun yang disarankan Kadin, ia merinci penggunaannya untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun. Lalu untuk dana kesehatan Rp 400 triliun, kemudian dana finansial perbankan sebesar Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun.

Rosan optimistis dengan penambahan insentif sebesar itu, beban hidup pelaku pelaku usaha kecil dan menengah bakal berkurang. "Ini bisa memberi nafas kepada perusahaan dan mencegah PHK yang lebih besar. Walaupun ada perusahaan yang sudah dibantu, tetapi karena berhenti total, seperti perhotelan, tidak mengakibatkan mereka menjadi kredit macet," kata dia.

EKO WAHYUDI l ANTARA