TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani meragukan dampak pelatihan program Kartu Prakerja bagi dunia usia. Menurut dia, keberhasilan dari program ini tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan hitung-hitungan yang pasti.

"Bagaimana bisa mengukur program ini efektif atau enggak? Misalnya dari 160 ribu orang yang lolos tahap pertama, berapa persen yang bisa mendapatkan kesempatan kerja karena skill-nya ter-update?" ujar Ajib dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin, 27 April 2020.

Dengan keberhasilan yang tak bisa diukur ini, kata Ajib, nantinya dunia usaha tak akan optimal menyerap seluruh peserta Kartu Prakerja. Semestinya, sejak pertama kali menggandeng lembaga pelatihan dan platform digital sebagai mitra dari pelaksana program, pemerintah sudah memiliki target jelas.

Target itu bisa dihitung dari jumlah anggaran yang dikucurkan untuk biaya program. Adapun masing-masing peserta nantinya akan menerima Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 1 juta akan diberikan untuk biaya pelatihan. Sedangkan Rp 2,4 juta lainnya untuk uang saku yang akan diberikan bertahap dan Rp 150 ribu sisanya untuk biaya pengisian survei.

"Dari angka itu, setelahnya bagaimana. Angka itu harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur monitoring yang efektif," ucapnya.

Menurut Ajib, seharusnya sejak awal pemerintah menggandeng himpunan pengusaha, seperti Hipmi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), maupun Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk melaksanakan program Kartu Prakerja serta menetapkan target keberhasilannya. Sebab, asosiasi pengusaha memiliki infrastruktur yang jelas untuk menilai hal-hal apa saja yang akan menjadi kebutuhan dunia usaha.

Selain soal target keberhasilan, Ajib pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyaring peserta penerima program ini. Ia khawatir nantinya program tersebut tak tepat sasaran atau malah diterima oleh pihak yang tak terlampau membutuhkan karena cacat seleksi.

Menjawab hal itu, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO) Panji Winanteya Ruky mengatakan, untuk jangka pendek, program Kartu Prakerja memang difokuskan untuk penyaluran bantuan jaring pengamanan sosial.

Setelah perekonomian pulih usai pandemi Corona, Panji memastikan pelaksana program akan berfokus terhadap penyerapan tenaga kerja. "Kami memang sudah ada rencana kerja sama strategis dengan asosiasi usaha, sektor entrepreneur, untuk paling tidak mengetahui apa yang dibutuhkan," ucapnya.