Mendes: BLT Dana Desa Sudah Cair di 8.157 Desa Per Hari Ini

Senin, 27 April 2020 14:22 WIB

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Blora, Jakarta, Rabu (18/3). Pemerintah menyalurkan dana BLT tahap III sebesar Rp. 3.766.410.600.000 kepada 18.832.053 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) sampai hari ini tersebar di 8.157 desa yang berada di 76 kabupaten. Menurutnya, pencairan dilakukan sesuai dengan kondisi desa masing-masing.

"Ada yang non tunai dan ada yang tunai karena situasi dan kondisi daerahnya," kata Abdul dalam pertemuan virtual Senin, 27 April 2020.

Yang non tunai, kata dia dilakukan dengan langsung transfer ke rekening penerima. Sedangkan yang tunai diberikan secara door to door.

"Karena semua memperhatikan protokol kesehatan. Saya bersyukur hari ini sudah mulai cair," ujarnya.

Dia mengajak seluruh bupati dan walikota agar memudahkan penerima BLT mendapatkan haknya.

"Saya harap bupati dan walikota menempatkan kemanusiaan di atas segalanya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta mengatakan BLT Dana Desa telah cair di berbagai wilayah. Menurutnya, keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di desa-desa mendapatkan penyaluran perdana Rp 600 ribu per bulan, dimulai bulan April sampai Juni 2020.

"Anggaran Dana Desa tahun ini, memang instruksi Kemendes, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19, bentuknya harus bantuan langsung tunai," kata Agusta.

Dia menuturkan BLT Dana Desa akan dilakukan setiap bulannya selama tiga bulan ke depan.

Sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6/2020, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dialihkan menjadi untuk Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BLT Dana Desa berjumlah Rp 600 ribu per keluarga miskin, yang dibayarkan setiap bulan dimulai dari April hingga Juni 2020. Menurutnya, penyalurkan sejauh mungkin diselenggarakan secara nontunai agar akuntabilitas terjaga.

Namun, kata dia, pada wilayah yang jauh dari akses perbankan dapat disalurkan secara tunai dengan transparan. Diperkirakan sekitar Rp 22 triliun dana desa tersalur kepada 12 juta keluarga miskin di desa, yang terdampak pandemi Covid-19.

"Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya," kata Agusta.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

8 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

23 hari lalu

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

25 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

26 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

26 hari lalu

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

26 hari lalu

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

26 hari lalu

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

41 hari lalu

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

43 hari lalu

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

28 Februari 2024

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya