TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertahanan Agung Hendriadi mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB menjadi salah satu hambatan dalam distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan.

"Sekarang banyak PSBB, saya bukannya enggak suka PSBB, tapi logistik ini sangat terpengaruh," ujar dia dalam diskusi daring, Senin, 20 April 2020. Untuk itu, pemerintah mencoba melakukan intervensi untuk memastikan kecukupan pasokan pangan di Tanah Air. "Bagaimana membawa barang dari daerah plus ke daerah minus."

Contohnya saja, beberapa waktu lalu pemerintah mengirim telur 10 ton dari Sumatera Utara ke Aceh, maupun mengirim cabai merah dari daerah ke Jakarta. Intervensi itu, menurut Agung, harus dilakukan. Apalagi, dalam kondisi wabah Corona, tidak semua perusahaan ekspedisi bisa melakukannya.

"Tentu, siapa lagi yang bisa melakukan, dalam kondisi normal mungkin ada perusahaan ekspedisi yang melakukan, dalam kondisi pandemi ini tidak semua bisa melakukan," tutur Agung. "Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, pasti ada hambatan, intervensi kita ke sana."

Agung pun mengatakan turun tangan pemerintah diperlukan lantaran ketersediaan dan distribusi pangan akan memengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Misalnya saja kebutuhan sayuran holtikultura masyarakat di DKI Jakarta yang terpengaruhi distribusi ke Ibu Kota. "Pasokan ke Pasar Induk Kramat Jati berkurang 20-30 persen. Ini akan memengaruhi. Ini jadi perhatian kita," ujar Agung.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya untuk memastikan kecukupan stok pangan nasional saat bulan Ramadan 1441 Hijriah di masa wabah Virus Corona baru atau Covid-19. "Pastikan negara kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kepastian stok pangan," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020.

Untuk memastikan stok pangan cukup, Jokowi kembali memerintahkan jajarannya untuk memastikan distribusi logistik lancar dan tidak ada hambatan di lapangan. Sebelumnya kepala daerah telah diminta memastikan tidak ada penutupan akses jalan di daerahnya pada masa pandemi corona atau Covid-19 ini untuk lalu lintas distribusi logistik.

CAESAR AKBAR | ANTARA