TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai pemerintah kurang cepat dan tegas dalam memitigasi wabah Virus Corona alias Covid-19. Hal tersebut terlihat pada sejumlah kebijakan yang belum ketat dalam memitigasi penyebaran penyakit ini.

"Misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung tapi kota tetap normal dan ramai, berarti jarak susah diatur. Lalu kebijakan mudik masih simpang siur, ini perlu ketegasan," ujar JK yang juga merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 19 April 2020.

Menurut JK, pemerintah sejak awal sudah terlambat mengambil langkah. Pasalnya, saat merebaknya Corona pada Januari lalu, pemerintah belum menanggapi serius persoalan ini. "Malah memandang enteng," ujar dia. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia namun di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.

Akibatnya, dengan telatnya kebijakan mitigasi diambil, ia mengatakan korban dan penyebaran semakin bertambah luas. Namun, apabila melihat beberapa negara yang cepat dalam penanganan, seperti Taiwan dan Korea selatan, penyebaran dan dampaknya tidak sebesar negara lain.

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah harus cepat dan tegas melakukan mitigasi dan pengurangan bencana. "Kita tidak tahu ini berakhir kapan, yang tahu adalah saintis, dan ketika sudah ditemukan vaksin," ujar dia. Dalam kondisi ini pun pemerintah harus memilih dan disarankan mengedepankan kesehatan dalam menangani persoalan ini.

Hingga kini, pemerintah belum secara tegas memutuskan untuk melarang atau tidak kegiatan mudik lebaran 2020. Kebijakan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru sebatas imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak ke luar kota.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membuka kemungkinan adanya keputusan pemerintah melarang mudik pada Lebaran nanti. Budi mengatakan opsi itu akan kembali dirapatkan dengan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat sore, 17 April 2020.

"Kemungkinan larangan mudik dilakukan kalau melihat situasi ke depan. Apalagi hari libur nasional (cuti bersama Lebaran) sudah digeser ke akhir tahun," ujar Budi dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat, 17 April.

Ihwal adanya kemungkinan pelarangan mudik, Budi memastikan acuan terhadap kebijakan itu bukan menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. Nantinya, kementerian berwenang, seperti Kementerian Kesehatan, akan membuat indikator situasi yang menunjukkan di titik seperti apa pemerintah harus melarang mudik.

FRANCISCA CHRISTY