TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan sejumlah tanggapan terkait resit terbaru dari SMERU Research Institute. Dalam risetnya, SMERU memproyeksikan angka kemiskinan bisa naik lebih dari 3 persen menjadi 12,4 persen.

“Saya belum baca risetnya, tapi yang pasti Program Keluarga Harapan (PKH) plus Kartu Sembako harus dinaikkan jumlah penerima manfaatnya. Itu otomatis,” kata Juliari saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 18 April 2020.

Namun untuk kebijakan lain, Juliari menyebut harus dipikirkan secara matang dengan kementerian lembaga lain. Sebab, hal ini menyangkut masalah lapangan pekerjaan juga, kesehatan, hingga subsidi energi.

Sebelumnya dalam riset tersebut, SMERU membuat dua proyeksi. Dalam skenario terkecil, SMERU memprediksi angka kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 9,7 persen atau bertambah 1,3 juta orang miskin baru.

Tapi dalam skenario terberat, angka kemiskinan di Indonesia pada bulan tersebut diproyeksi naik hingga 12,4 persen. Jumlah penduduk miskin di seantero negeri pun bertambah menjadi 33,24 juta orang, bertambah 8,5 juta orang miskin baru. “12,4 persen ini sama dengan kondisi pada 2011, dengan kata lain, usaha pemerintah selama sembilan tahun untuk menurunkan angka kemiskinan akan sia-sia,” tulis pihak SMERU.

Sehingga, SMERU meminta pemerintah bersiap dengan lonjakan angka kemiskinan ini. “Indonesia harus mempersiapkan kebijakan jejaring sosial untuk membantu kelompok miskin baru, yang akan menambah jumlah penduduk miskin,” demikian rekomendasi SMERU dalam penelitian mereka tersebut.

Adapun sepanjang tahun lalu, sebelum corona datang, angka kemiskinan Indonesia sudah mengalami penurunan. Dari awalnya 25,14 juta orang pada Maret 2019, menjadi 24,79 juta orang pada September 2019. Sehingga saat itu, angka kemiskinan sudah mencapai 9,22 persen.

Jika nantinya angka 9,22 persen ini melonjak menjadi 12,4 persen seperti proyeksi SMERU, Juliari belum bisa memastikan akan ada pendataan tambahan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Tergantung,” kata dia.

Sebab, Juliari menyebut DTKS yang kini dimiliki Kemensos sebenarnya sudah sudah mencakup hampir 29 juta Kepala Keluarga (KK). Dari data itu, baru 20 juta KK yang tergabung dan mendapat Kartu Sembako. 10 juta di antaranya menjadi penerima manfaat PKH.

Dalam stimulus penanganan dampak Covid-19, 10 juta keluarga penerima manfaat PKH ini mendapat bantuan setiap bulan, dari semula per tiga bulan. Lalu, penerima Kartu Sembako sudah dinaikkan dari semula 15,2 juta menjadi 20 juta. Dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan.

Selain itu, ada lagi dua program bantuan sosial tambahan untuk penanganan Covid-19. Keduanya yaitu bansos sembako di Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek. “Kami meminta usulan data tambahan baru dari Pemerintah Daerah untuk KK yang diluar DTKS,” ujar Juliari.

Untuk itu, Juliari menyebut pemerintah daerah juga harus proaktif dalam mendapat masyarakat miskin baru yang muncul akibat Covid-19 ini, lalu melaporkannya ke Kemensos. Nantinya, data keluarga-keluarga “miskin baru” tersebut akan diverifikasi oleh kementerian. “Kalau memang sesuai kriteria, akan kami masukkan dalam DTKS,” kata Juliari.

FAJAR PEBRIANTO