Tempo.Co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja modal negara akan diubah dari single year menjadi multiyear terutama pada alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan kementerian-kementerian yang melakukan belanja modal cukup besar.

”Ini nanti bisa diharapkan dari Rp 145 triliun akan ada space Rp 59 triliun. Tidak berarti bahwa proyeknya menjadi mangkrak tapi hanya delay untuk diperpanjang, sehingga pressure untuk APBN tahun ini akan bisa diatasi bersama,” ujar Sri Mulyani, dilansir dari keterangan tertulis di laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Rabu, 15 April 2020.

Menurut Sri Mulyani, APBN tahun ini akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Sehingga, Presiden Joko Widodo menginstruksikan fokus tahun ini adalah di bidang kesehatan; social safety net; dan membantu atau melindungi sektor-sektor informal, usaha kecil menengah, dan sektor dunia usaha umumnya.

”Ini juga supaya tidak terjadi penjalaran masalah dari masalah kesehatan dan kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi dan bahkan menjadi masalah sistem keuangan. Kita mencoba untuk domino efek ini tidak terjadi melalui langkah-langkah extraordinary tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Untuk belanja tambahan, Sri Mulyani mengatakan ada alokasi di bidang kesehatan dengan penambahan Rp 75 triliun. Duit itu akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, penanganan pasien, hingga peningkatan rumah sakit. Tambahan juga dilakukan di bantuan sosial yang naik Rp 110 triliun, dukungan kepada industri Rp 70 triliun, serta adanya dukungan pembiayaan atau below the line yang disebut program pemulihan ekonomi dengan issurance bonds Rp150 triliun sehingga akan menyebabkan postur APBN 2020 mengalami perubahan.

Agar defisit tetap terjaga, ada rambu-rambu untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah mengalami penyesuaian atau penurunan dari belanja-belanja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. "Contohnya, untuk perjalanan dinas dan paket meeting serta honor yang tahun ini dialokasikan Rp 49,9 triliun, kita akan coba potong hingga Rp 35,6 triliun. Ini untuk bisa mendanai COVID-19,” kata Sri Mulyani.

Belanja-belanja barang yang diserahkan oleh kementerian/lembaga untuk masyarakat dan pemda dari Rp 46,7 triliun, menurut dia, akan dipotong Rp 8 triliun. Ia menambahkan bahwa belanja barang lain yang tidak prioritas nasional yang mencapai Rp 173,8 triliun akan dilakukan pemotongan dan penyisiran hingga Rp 41 triliun, terutama untuk belanja yang dianggap tidak mendukung prioritas nasional, dan belanja modal yang tadinya Rp 145,7 triliun akan dilakukan penyisiran.

Untuk daerah, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, bersama-sama diinstruksikan residen untuk memberikan arahan kepada daerah dalam melakukan penyesuaian APBD-nya. ”Saat ini kita sudah menyampaikan bahwa penghematan belanja daerah yang diperlukan itu bisa mencapai sampai Rp 383,4 triliun yang harus dipakai untuk menciptakan keleluasaan dalam menangani Covid-19."