TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis penerbitan surat utang global atau global bond senilai US$ 4,3 miliar akan membantu pembiayaan defisit fiskal. Dengan ketersediaan dana dari global bond untuk menutup defisit, maka jumlah surat utang negara (SUN) atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang selama ini jadi andalan dapat diminimalkan.

"Kita jaga bersama (agar sektor keuangan tidak kekeringan likuiditas)," kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 8 April 2020.

Saat ini, kata Perry, dengan Perppu No. 1/2020, BI bisa membeli dari pasar perdana. "Kami tetap harus jaga inflasi. Tentu saja kami (beli SUN dan SBSN akan) diperkirakan secara terukur,” katanya.

Pernyataan Perry menanggapi pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal dirilisnya global bond sebesar US$ 4,3 miliar dari emisi tahap pertama surat utang yang di antaranya akan digunakan untuk penanganan dan pemulihan penyebaran Covid-19.

"Ini merupakan global bond terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia. Selain itu, ini menjadi global bond pertama di Asia yang berhasil diterbitkan sejak terjadi pandemi pada Februari 2020," kata Sri Mulyani, Selasa 7 April 2020.

Instrumen itu disebut oleh pemerintah sebagai global bond. Dalam emisi tahap pertama, global bond Indonesia akan terdiri atas tiga seri. Pertama, senilai US$1,65 miliar bertenor 10,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2030 dengan yield atau imbal hasil 3,90 persen.

Kedua, senilai US$ 1,65 miliar bertenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 17 Oktober 2050 dengan yield atau imbal hasil 4,25 persen. Ketiga, senilai US$ 1 miliar bertenor 50 tahun atau jatuh tempo 15 April 2070 dengan yield atau imbal hasil 4,50 persen.

Sri Mulyani menyebutkan penerbitan global bond bertujuan menjaga pembiayaan secara aman dan menambah cadangan devisa bagi bank sentral. Pemanfaatan penerbitan ini adalah sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global.

Lebih jauh, Perry menambahkan kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah makan akan dimaksimalkan terlebih dahulu sumber-sumber dana besar yang ada seperti dari lembaga multinasional, global bond. Selanjutnya baru SUN dan SBSN.

“Detailnya masih dihitung oleh Menteri Keuangan. Sudah ada understanding kebijakan, prudent tata kelola yang baik. Peraturan pelaksanaan disiapkan dengan bentuk nota kesepahaman,” kata Perry.

BISNIS