TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh jajaran kementerian dan lembaga turut menjaga daya beli di masyarakat, terutama masyarakat miskin di tengah wabah corona atau Covid-19. Jokowi pun meminta agar pelaksanaan program padat karya tunai dipercepat.

Namun, Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai tersebut dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan jaga jarak dan memakai masker wajib diterapkan. Jokowi tak ingin pelaksanaan program padat karya tunai justru menganggu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Jokowi meyakini program padat karya tunai ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan.

"Saya ingin menekankan beberapa hal yang pertama pada seluruh menteri, kepala lembaga, untuk memperbanyak proram-program yang sifatnya padat karya tunai," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas via teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 7 April 2020.

Jokowi mengatakan, saat ini situasi tengah sulit dan dalam keadaan darurat. Karena itu memperbanyak program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian/Lembaga dan daerah. Ia melihat beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bisa menerapkan ini.

"Kalau biasanya buat 10, ya sekarang harus buat 50, paling enggak 5 kali (lipat)," kata Jokowi.