Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 13 Maret 2020. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tengah menyiapkan sejumlah skenario karantina wilayah seiring dengan meluasnya wabah virus corona di Ibu Kota. Menanggapi kabar itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebutuhan dana terkait rencana ini sedang dikaji oleh Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Sudah dihitung oleh Gubernur (DKI Jakarta) dan Bu Ani (Sri Mulyani) semalam sudah hitung-hitungan," ujar Luhut di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.
Menurut Luhut, kebutuhan dana yang dibutuhkan sebagai dampak terkait adanya karantina wilayah dan penanganan corona ini bukan persoalan. Sebab, ujar dia, Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan budget deficit atau anggaran antar-waktu yang akan dibuka hingga tiga tahun mendatang atau 2022.
Seiring dengan kebijakan itu, Luhut memastikan pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang berisi regulasi terkait penanganan corona. Belum dijelaskan undang-undang dan pasal-pasal apa saja yang akan direvisi dalam beleid itu.
Ihwal opsi karantina wilayah, Luhut mengatakan kebijakan itu bakal diputuskan oleh Presiden Jokowi secara langsung pada pekan lalu. "Namun kita lihat apa istilahnya. Pak Jokowi minta yang penting rakyat ini jangan sampai jadi korban lebih parah," tuturnya.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sebelumnya menegaskan bahwa opsi lockdown atau karantina wilayah yang ditawarkan sejumlah daerah otomatis ditolak seiring dengan keputusan Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial dalam skala besar.
"Tidak diterima, itu otomatis ditolak. Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh Pemda dengan istilah isolasi terbatas. Tapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan Presiden. Dan Presiden tidak mengambil karantina wilayah," ujar Fadjroel kepada wartawan, Selasa, 31 Maret 2020.
Untuk itu, kata Fadjroel, opsi karantina wilayah sama sekali tidak dibahas pemerintah pusat. Fadjroel mengatakan, alasan pemerintah tidak mengambil opsi ini karena belajar dari kasus India dan Italia di mana lockdown justru menimbulkan kekacauan sosial.
