TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen hari keduanya untuk bekerja dari rumah atau work from home. Sri Mulyani mengambil kebijakan WFH di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghindari potensi penyebaran virus corona atau Covid-19

"Apa arti - Kerja Dari Rumah bagimu?," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya kepada netizen, Selasa 17 Maret 2020. Dia menuturkan sebanyak 80 persen pegawai Kementerian Keuangan bekerja dari rumah. Sri Mulyani meminta semua jajaran yang WFH tetap fokus dan produktif dalam bekerja.

Dalam unggahan fotonya, Sri Mulyani nampak sibuk melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti menandatangani beberapa berkas dan telekonferensi dengan para pejabat Kementerian Keuangan.

Bagi Sri Mulyani, lima aktivitas kerja bisa dilakukan saat bekerja dari rumah. Pertama, masih bisa mengikuti sidang kabinet tanpa harus datang langsung ke istana negara.

Kedua, ia memimpin rapat bersama pejabat eselon satu Kementerian Keuangan untuk memperbaharui informasi kondisi perekonomian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Evaluasi laporan pelaksanaan kebijakan Work From Home di lingkungan Kemenkeu," ujarnya.

Keempat, masih sempat menyelesaikan surat-surat yang masuk dan segera harus diputuskan atau ditandatangani.

Yang terakhir, berkoordinasi dengan antar Menteri, DPR-RI, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui sambungan telepon.

Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa tetap semangat walaupun harus bekerja dari rumah. "Tetap semangat menjaga Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Namun kabar itu langsung dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari

Dia mengatakan, Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut masih menjalankan tugasnya secara penuh sebagai Menteri Keuangan. "Termasuk menyiapkan langkah-langkah pengaturan dan penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ujarnya di Jakarta, Ahad 15 Maret 2020.

EKO WAHYUDI l BISNIS