TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri(ULN) Indonesia pada Januari 2020 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar US$ 410,8 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 207,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 203,0 miliar.

"ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,7 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta," Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

Pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan. Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3 persen

Sedangkan ULN pemerintah tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar US$ 204,9 miliar atau tumbuh 9,5 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro.

Dia mengatakan penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun. Posisi obligasi global pada bulan Januari 2020 meningkat sebesar 2,7 miliar dolar AS atau tumbuh 8,1 persen (yoy). Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar US$ 2,4 miliar atau tumbuh 21,9 persen (yoy).

"Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Onny.

Sektor tersebut, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,5 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,3 persen, sektor konstruksi 16,2 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,9 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,6 persen.

Menurut dia, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,3 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata dia.

Onny juga mengatakan peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

HENDARTYO HANGGI