Faisal Basri: Tak Ada yang Bisa Awasi OJK, Dia Lapornya ke Tuhan

Reporter

Eko Wahyudi

Jumat, 13 Maret 2020 06:07 WIB

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritik kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, peristiwa gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan lembaga tersebut.

"OJK paling bertanggung jawab di sini. Desain OJK-nya ini loh, tidak ada namanya check and balance. OJK ini hanya melapor kepada Tuhan, dia nggak lapor kepada siapapun," ungkap Faisal ditemui usai diskusi di Kantor Pusat ISEI, Jakarta Selatan, Kamis

Menurutnya, dalam kasus Jiwasraya, OJK adalah pihak paling bertanggung jawab. Namun, Faisal menyebut laporan informasi dari OJK tak dilakukan secara transparan. "Dia yang keluarkan izin usaha, dia yang atur segala macam, dia yang memonitor, mengawasi, sanksi juga dia yang tentukan," ungkapnya.

Dia kemudian mengungkapkan bahwa dua mantan menteri disebut menyesal karena telah dibentuknya OJK. Faisal mengatakan, bahwa kedua menteri tersebut adalah Darmin Nasution dan Agus Martowardojo.

Kemudian Faisal menjelaskan, bahwa data-data soal sektor keuangan yang harusnya diperbaharui dari OJK namun telat untuk publikasikan.

Advertising
Advertising

"Coba Anda bayangkan dapat data dari perbankan paling update kapan dari OJK, Desember kan. Jadi lihat statistik OJK dari perbankan, paling baru itu Desember. Kemudian statistik-statistik pasar modal," ujar Faisal. "Wong saya setiap hari bisa dapatkan dari IDX dan bursa saham."

Adapun Darmin Nasution pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Kerja tahun 2015 hingga 2019. Kemudian untuk Agus Martowardojo pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 hingga 2013.

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

4 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

6 jam lalu

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

Faisal Basri menyebut industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan kepada investor asing tanpa memerhatikan kerugian bagi Indonesia

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Kritik Pameran Kendaraan Listrik, Sebut Ada Kepentingan Bisnis Elit

7 jam lalu

Faisal Basri Kritik Pameran Kendaraan Listrik, Sebut Ada Kepentingan Bisnis Elit

Faisal Basri mengkritisi promosi kendaraan listrik yang selama ini tak mengungkap adanya dampak negatif lantaran masih mengandalkan batu bara

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

2 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

2 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

4 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

4 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

5 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya