Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto tiba dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020. Rapat kerja itu mengangkat tema Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemberian stimulus lanjutan guna mengatasi dampak wabah virus corona Covid-19 untuk memperkuat daya beli masyarakat.
"Ini temporary, tindakan untuk memperkuat daya beli, mendorong supply side, disamping itu demand side," kata Airlangga usai rapat koordinasi membahas kebijakan stimulus kedua di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.
Airlangga memastikan stimulus yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini akan mencakup insentif fiskal maupun nonfiskal.
Stimulus fiskal itu berupa penanggungan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta penangguhan PPh Pasal 22 dan Pasal 25 selama enam bulan.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Orang Pribadi dalam negeri.
PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan Badan atas kegiatan impor barang konsumsi yang dipungut dari Wajib Pajak yang melakukan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.
PPh Pasal 25 merupakan pungutan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki kegiatan usaha dan diwajibkan membayar angsuran PPh setiap bulan.
"Dalam enam bulan, kita review lagi, efeknya seperti apa," kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah berencana memberlakukan bea masuk secara berkala dan menaikkan batas maksimal restitusi pajak dari yang semula Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar.
Kemudian, terdapat stimulus nonfiskal dengan mempermudah impor bagi importir bereputasi baik melalui penghapusan 749 kode HS bagi barang larangan dan pembatasan di sektor tertentu.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan stimulus jilid pertama yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terkena dampak wabah COVID-19.
Beberapa stimulus tersebut antara lain peluncuran kartu prakerja bagi dua juta penerima manfaat dan pemberian bantuan sosial bagi 50.000 keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga memberikan stimulus bagi bidang perumahan serta insentif bagi agen perjalanan termasuk pemberian diskon pesawat terbang agar sektor pariwisata tetap kuat.
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa
16 hari lalu
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.
Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak
16 hari lalu
Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.
