TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyampaikan kepada Pemerintah Belanda agar diperlukan secara adil dalam perdagangan kelapa sawit.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi setelah acara kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda di Istana Bogor, Selasa, mengatakan pentingnya treatment atau perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Data-data sainstific yang kita punya kenapa juga tidak diperbandingkan dengan data mereka (Eropa) sehingga dengan pendekatan yang terbuka tersebut maka kita bisa mendapatkan ‘treatment’ yang fair terhadap kelapa sawit kita,” kata Menlu Retno.

Retno juga menekankan isu sawit berkelanjutan itu adalah bukan hanya isu negara lain terhadap sawit tapi adalah isu yang juga terus diperhatikan oleh Indonesia.

“Oleh karena itu kita melakukan kerja sama dengan Belanda utamanya adalah untuk memberdayakan petani-petani kecil sawit mengenai masalah sustainability,” katanya.

Dalam kesempatan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, di antaranya juga terdapat pembicaraan dan diskusi mengenai masalah “sustainability” misalnya yang terkait dengan sertifikasi.

Sertifikasi di Eropa misalnya, mereka memiliki RSPO sementara di Indonesia memiliki ISPO. Oleh karena itu, Menlu pun menyampaikan kembali bahwa sebaiknya semua pihak mulai membuka diri atau “open mind”.

“Dalam artian ISPO, RSPO semuanya sertifikasi yang merujuk kepada elemen sustainability di antaranya kenapa tidak sertifikasi ISPO itu kemudian dijajarkan dengan RSPO, kalau kemudian masih ada yang perlu ditambahkan kita tambahkan. Tetapi tidak dengan mengganti sertifikasi yang kita sudah miliki,” katanya.