TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Sandiaga Uno menilai insentif yang diberikan pemerintah dan lembaga masih belum cukup untuk menangkis dampak virus Corona. Menurut dia, pemerintah perlu memberi perhatian pada satu per satu perusahaan yang terdampak.

"Itu belum cukup, harus langsung satu per satu ke perusahaan-perusahaannya untuk review, perusahaan ini terdampak, mari kita reschedule utangnya. Kasih kesempatan, dia tadinya nyicil tiga tahun, jadi lima tahun," kata Sandiaga Uno usai diskusi Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita di The Maj Senayan, Sabtu, 7 Maret 2020.

Sandiaga mengatakan, perbankan bisa melakukan penjadwalan ulang pembayaran cicilan pokok dan pengurangan cicilan bunga kredit. Dengan begitu, kata dia, bisa membantu napas pengusaha untuk menghadapi dampak virus corona.

Mantan Wagub DKI ini pun mengusulkan agar pemerintah memberi Bantuan Langsung Tunai atau bantuan sosial seperti yang dilakukan pemerintah Hong Kong. Juga, kata dia, perlu melakukan relaksasi dari perizinan mulai izin impor mengganti kuota menjadi sistem tarif. "Ini kita bisa lakukan satu kebijakan yang menstimulus dalam keadaan seperti ini. Kalau dunia usaha bisa kencangkan ikat pinggang, kalau pemerintah harus beri kelonggaran," kata Sandiaga.

Sandiaga juga menilai saat ini sangat menyehatkan industri periwisata ketimbang pemerintah memberikan insentif penerbangan, seperti diskon tarif pesawat. "Klita memaksakan menstimulus orang untuk travel tapi kita sendiri enggak mau travel," ujar dia.

Pemerintah Jokowi saat ini sedang menyiapkan stimulus jilid dua untuk mengatasi dampak corona dan memitigasi terhambatnya aktivitas ekspor maupun impor, pasca perluasan penyebaran virus Corona secara global. Stimulus pertama berupa insentif untuk pariwisata dan mendorong konsumsi masyarakat memitigasi dampak pelemahan perekonomian domestik akibat kasus Corona.

Insentif yang kedua akan difokuskan untuk dunia usaha, khususnya terkait dengan kelancaran pemasukan bahan baku dan penolong untuk menjalankan produksinya. "Pemerintah akan mengeluarkan paket kedua terkait dengan kemudahan impor dan ekspor," ujar Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.