TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan virus Corona atau Covid-19 memiliki kompleksitas risiko lebih tinggi ketimbang saat krisis global 2008. Sebab, virus itu mampu menghentikan aktivitas manusia secara masif yang pada akhirnya dapat memukul sektor riil.

Pada 2008, kata Sri Mulyani, krisis global disebabkan oleh lembaga keuangan, utamanya perbankan dan pasar modal. Sentimen kedua sektor itu yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas.

Sementara Covid-19 memiliki profil yang berbeda karena dapat menghentikan mobilitas masyarakat. "Masyarakat tiba-tiba menjadi setengah lumpuh, lah. Seperti sekolah ditutup, pabrik ditutup, orang kerja dari rumah. Itu kan tiba-tiba kotanya, aktivitasnya menjadi paralyze (lumpuh)," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Menurunnya aktivitas masyarakat ini, menurut Sri Mulyani, akan menyebabkan produktivitas perusahaan ikut anjlok. Hal ini dapat berkembang menjadi pemutusan hubungan kerja sektor-sektor terdampak. "Mulai airlines, hotel, dan sekarang industri manufaktur karena disrupsi dari barang-barang supply chain."

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyebutkan akibat meluasnya virus itu, risiko gagal bayar pun akan membayangi industri perbankan. Kredit bermasalah yang menumpuk akan membuat bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.

Sejauh ini pemerintah telah menggelontorkan Rp 10,3 triliun guna menstimulus sektor riil untuk menghadapi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat kurang sejahtera, menstimulus sektor properti, hingga menjaga roda bisnis sektor pariwisata tetap berputar.

Sebelumnya, pada 2008 lalu, pemerintah menggelontorkan Rp 73,1 triliun untuk menghadapi krisis global. Sebagian besar anggaran stimulus ini atau sebesar Rp 56,3 triliun menyasar sektor pajak dan kepabeanan dan sisanya untuk belanja negara.

Sri Mulyani mengaku membuka semua kemungkinan untuk meningkatkan alokasi anggaran stimulus. Saat ini, seluruh risiko tengah dihitung berdasarkan kebutuhan setiap sektor. "Kami sedang hitung dan rancang ini, kalo sudah matang kami akan laporkan dan akan dibahas di kabinet," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus Covid-19 jilid II. Salah satunya, pemerintah akan memberikan relaksasi impor bahan baku guna mensubtitusi pasokan dari Cina.

BISNIS