Kala Kemenkeu, BI, OJK, dan BEI Gotong Royong Lawan Virus Corona

Selasa, 3 Maret 2020 09:29 WIB

Petugas rumah sakit menggunakan masker saat beraktivitas di RSPI Suliasti Saroso, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua pasien virus Corona itu dirawat di ruang khusus yang tidak terkontak dengan yang lain. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai mengumumkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus Corona (COVID-19). Beragam kebijakan ini ditempuh pemerintah setelah kasus virus Corona pertama muncul di Indonesia.

Salah satunya yaitu menyiapkan kemudahan impor bahan baku bagi 500 importir yang selama ini memiliki reputasi yang baik. “Mereka selama ini menguasai 40 persen dari keseluruhan bahan baku di Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 2 Maret 2020.

Nantinya, prosedur impor bahan baku bagi 500 importir ini akan dipangkas. Sehingga, impor bahan baku bisa dilakukan dengan cepat dan produksi di dalam negeri bisa dilakukan. “Kami mengurangi sebanyak mungkin halangan untuk impor,” kata Sri Mulyani.

Beberapa jam sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan kasus virus Corona pertama di Indonesia. Kasus ini menimpa dua orang yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Kini, keduanya dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Tapi beberapa hari sebelum kasus pertama ini muncul, sejumlah industri telah mengalami kesulitan bahan baku, terutama yang diimpor dari Cina. Salah satunya industri farmasi di Indonesia. Selama ini, 60 sampai 62 persen bahan baku obat impor berasal dari Cina.

Selain kemudahan impor bahan baku, Sri Mulyani juga menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang paling menderita akibat virus Corona. Saat ini, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang memantau kinerja dari sejumlah perusahaan ini untuk merumuskan paket insentif yang tepat.

Dua kebijakan yang disampaikan Sri Mulyani hanyalah beberapa di antara antisipasi yang dilakukan pemerintah. Di hari yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pelonggaran perlindungan kolektivitas. Lalu, Bank Indonesia (BI) juga langsung mengumumkan penurunan Giro Wajib Minimum atau GWM valuta asing dan rupiah.

Penurunan GWM Valuta asing untuk Bank Umum Konvensional dari 8 persen menjadi 4 persen dari Dana Pihak Ketiga. Penurunan ini akan berlaku mulai 16 Maret 2020. Dengan kebijakan ini, BI berharap likuiditas valas di perbankan akan naik sekitar US$ 3,2 miliar. Sehingga, mengurangi tekanan di pasar valas.

Terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menangguhkan penerbitan transaksi short selling untuk menjaga stabilitas pasar modal di tengah wabah virus Corona. Upaya ini dilakukan setelah indeks harga saham atau IHSG terus melorot hingga -13,44 persen atau menjadi 5.452,704 sejak perdagangan awal tahun hingga penutupan pada Februari 2020.

Semua upaya inilah yang dilakukan Sri Mulyani cs dan kemudian diumumkan ke publik, beberapa saat setelah kasus pertama virus Corona terkuak.

Berita terkait

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

23 menit lalu

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Megawati dan Prabowo

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

24 menit lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

48 menit lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

1 jam lalu

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

1 jam lalu

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Jokowi mengharapkan pembukaan Indonesia Digital Test House (IDTH) di BBPPT dapat memperkuat ekosistem digital lokal. Berikut hal-hal seputar IDTH.

Baca Selengkapnya

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

1 jam lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya