TEMPO.CO, Jakarta - Proyek rel kereta api Makassar-Parepare hingga kini belum juga rampung. Meski masuk proyek strategi nasional, namun pembangunan tersebut terkendala pembebasan lahan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri menyebutkan di Kabupaten Pangkep dibutuhkan 2.196 bidang tanah, namun yang belum dibebaskan 1.115 bidang tanah, sehingga dilakukan konsinyasi. Pasalnya, yang baru dibebaskan sebanyak 195 bidang dengan 49 pembayaran langsung dan 146 fasilitas umum jalan dan irigasi.

“Kita ingin cepat selesai, kalau warga setuju kita langsung bayar,” kata Zulfikri di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat malam, 28 Februari 2020.

Untuk fase pertama, pengoperasian dilakukan dari Pabrik Semen Tonasa ke simpang Labakkang sepanjang sekitar 10 kilometer. Setelah tuntas, kemudian dilanjutkan lagi ke Mandai, Kabupaten Maros.

Oleh sebab itu, Zulfikri berharap masyarakat setuju, sehingga pihak swasta bisa langsung melakukan pembangunan. “Tinggal pembebasan lahan saja, karena anggaran kita siapkan Rp 2,3 triliun,” tutur dia.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. “Kita ingin dari Pelabuhan Garongkong sampai Pabrik Semen Tonasa selesai akhir tahun ini. Lalu sampai Pabrik Semen Bosowa akhir tahun depan kemudian kerjakan ke Makassar dan Parepare,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengakui kendala yang dialami dalam pembangunan ini telah disampaikan ke Menteri Perhubungan. Pasalnya proyek rel kereta api merupakan program strategis nasional, sehingga ingin cepat diselesaikan. “Jadi kita berkumpul di sini untuk menyelesaikan hambatan (pembebasan lahan),” ucapnya.

Pembangunan jalur kereta api ini telah dimulai sejak 2015 karena masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah menyiapkan dana Rp 2,3 triliun untuk proyek ini dengan panjang 142 kilometer dan 16 stasiun.