TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengimplementasikan program biodiesel 40 persen atau B40 selambat-lambatnya pada Juli 2021. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan roadmap yang dirancang khusus untuk mengakselerasi terselenggaranya program tersebut.

"Kami harapkan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan segera melakukan uji coba agar Juli 2021 bisa segera diimplementasikan," ujar Airlangga di kantor BPPT pada Senin, 24 Februari 2020.

Program B40 dirancang untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, posisi neraca perdagangan pada Januari 2020 mengalami defisit sebesar US$ 864 juta atau US$ 0,86 miliar.

Defisit itu berasal dari ekspor pada Januari 2020 yang turun sebesar 7,16 persen menjadi US$ 13,41 miliar. Ekspor migas pada bulan lalu hanya mencapai US$ 0,81 miliar. Sedangkan ekspor non-migas mencapai US$ 11,61 miliar.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor, selain menyiapkan program B40, pemerintah turut merancang program mandatory B30. Program ini digadang-gadang dapat menyerap minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) hingga 10 juta kiloliter. Seumpama berhasil, industri hilirisasi berbasis CPO ditengarai akan menghemat devisa mencapai US$ 8 miliar.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga bakal mengimplementasikan program B100. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan transfer teknologi dari negara-negara maju.

"Penerapan teknologi B100 dilakukan melalui skill up project. Mereka (negara maju) akan memberikan teknologi. Karena mereka khawatir, kalau tidak diberikan, teknologi mereka pasti enggak berkembang," tuturnya.