TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kementeriannya masih mengkaji imbas pengenaan cukai untuk beberapa produk, salah satunya minuman berpemanis, terhadap angka inflasi nasional. "Masih kami kaji, nanti kami sampaikan," ujar dia di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Menurut Suahasil, beberapa barang di perekonomian memang memiliki dampak negatif atau eksternalitas negatif. Karena itu, ia mengatakan berdasarkan Undang-undang barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif, peredaran konsumsinya perlu diawasi dan boleh dikenakan cukai.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengusulkan tiga tarif cukai baru ke DPR, yaitu cukai kantong plastik, cukai minuman bergula, dan cukai emisi kendaraan. Dengan usulan ini, Sri Mulyani mengincar penerimaan negara hingga triliunan rupiah, sembari mengendalikan konsumsi ketiganya di masyarakat.

“Potensi penerimaannya Rp 1,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

Usulan cukai plastik ini sebenarnya telah disampaikan Sri Mulyani sejak tahun lalu. Tujuannya untuk mengendalikan konsumsi kantong plastik yang menyumbang pencemaran lingkungan. Tapi sampai kini, usulan ini belum disetujui DPR.

Selanjutnya adalah cukai minuman bergula. Sri Mulyani mengusulkan tarif cukai Rp 1.500 - Rp 2.500 per liter untuk minuman teh kemasan hingga minuman bersoda. Tujuannya untuk mengendalikan konsumsi gula di tengah tingginya angka diabetes di Indonesia.

Saat ini, minuman jenis ini diproduksi dengan jumlah 747 juta liter hingga 2.191 juta liter. Dengan jumlah produksi ini, maka potensi penerimaan negaranya mencapai Rp 6,25 triliun.

Terakhir yaitu cukai emisi COs pada kendaraan bermotor. Tujuannya untuk mengendalikan emisi yang mengakibatkan polusi udara. Dengan usulan ini, potensi penerimaan negaranya mencapai Rp 15,7 triliun.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO