Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya penawaran terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN) telah memperlihatkan kepercayaan pelaku pasar keuangan terhadap kondisi perekonomian nasional.
"Itu menggambarkan Surat Berharga Negara (SBN) telah dianggap sebagai safe haven, sehingga orang lari ke SBN sebagai instrumen investasinya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
Lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 18 Februari menyerap dana Rp 18,5 triliun dengan total penawaran masuk mencapai Rp 127 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah.
Sri Mulyani mengatakan kondisi itu juga memperlihatkan adanya perbaikan dari sisi pembiayaan sehingga investor tidak ragu terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman.
Meski demikian, ia mengharapkan investasi portofolio itu dapat memberikan dampak lebih cepat kepada perekonomian domestik dan menjaga keberlanjutan kredibilitas fiskal.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani memaparkan kinerja pembiayaan selama bulan Januari 2020 menunjukkan adanya perbaikan karena imbal hasil turun 49 bps dibandingkan awal tahun.
Selain itu, rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SBN Januari 2020, yakni sebesar Rp 70,65 triliun per lelang, lebih besar dibandingkan rata-rata tahun 2019 sebesar Rp 35,48 triliun per lelang.
Pada periode yang sama, jumlah penawaran yang masuk mencapai rekor tertinggi yaitu untuk SUN tercatat sejumlah Rp 94,98 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 59,14 triliun.
Penerbitan obligasi negara dalam valas yang dilakukan pada Januari 2020 juga mencatatkan rekor keberhasilan memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah untuk SUN dalam mata uang dolar AS dan Euro.
Pengelolaan APBN yang lebih terjaga ini yang membuat pembiayaan utang hingga akhir Januari 2020 hanya tercatat Rp68,2 triliun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Pembiayaan utang itu tumbuh negatif 44,6 persen karena penerbitan obligasi pemerintah pada periode akhir Januari 2019 mencapai Rp 123 triliun.
