Emil Salim Ingatkan Omnibus Law Tidak Kesampingkan Lingkungan

Senin, 17 Februari 2020 15:34 WIB

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan dengan mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disetujui dan diterapkan oleh seluruh negara di dunia sejak 2015 lalu.

“Setelah 2015 dunia sepakat pembangunan itu timbal balik jadi ekonomi masuk ke tabung sosial dan lingkungan sehingga dalam pembangunan ketiganya itu menyatu dalam satu matriks tidak di pisah-pisah,” kata Emil Salim dalam acara Seminar Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial, di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Hal itu juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu di pelabuhan udara soal prioritas pemerintah saat ini adalah ekonomi. "Saya rasa beliau ketinggalan, bahwa konsep pembangunan sekarang tidak lagi dipilah-pilah,” katanya.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan itu menjelaskan, tiga hal yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan memiliki dampak timbal balik dalam penerapannya sehingga prioritas pemerintah harus menyertakan ketiganya. “Ada timbal balik antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak lagi dipisahkan, sebab dalam membangun itu bukan ekonomi berdiri sendiri tapi akan berdampak ke lingkungan juga,” katanya.

Oleh sebab itu, Emil yang merupakan Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia menegaskan terlepas dari upaya untuk menarik investor ke tanah air, Omnibus Law juga harus mengedepankan dua aspek lainnya agar memiliki manfaat lebih. “Maka lebih baik di dalam satu lagu bersama, jangan satu lagu keroncong, satu lagu jazz, tidak baik. Harus sinkronisasi tetapi di dalam sinkronisasi jangan dipilah-pilah."

Masalah lingkungan seperti perubahan iklim yaitu salah satunya disebabkan oleh penggunaan sumber daya energi batu bara yang sebenarnya dilakukan untuk menunjang perekonomian. Bencana alam atau masalah lingkungan tersebut nantinya juga akan berdampak pada perekonomian itu sendiri sehingga jika tidak diseimbangkan maka upaya yang telah dilakukan akan sia-sia.

“Terlepas dari pengusaha tapi kalau hanya ekonomi dan tidak mengindahkan bahwa mengolah sumber daya alam ada dampaknya bagi lingkungan nanti lingkungan ini menimbulkan biaya dan pukulan sehingga pertumbuhan ekonomi terganggu,” kata Emil Salim.

ANTARA

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

29 menit lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

14 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

19 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya