TEMPO.CO, Jakarta - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat di DPR pada hari Rabu, 12 Februari 2020.

Dalam rapat komisi VII yang membidangi sektor energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas kemarin, nama komisaris PT Pertamina (Persero) itu disebut-sebut.

Harry Purnomo, Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra saat itu menyinggung nama Ahok untuk meminta bantuan mengatasi sejumlah masalah yang ada di sektor hilir migas. Salah satunya terkait dengan penagihan tagihan subsidi Pertamina ke pemerintah.

“Pak Ahok bisa membantu sebagai komut supaya nagih biaya subsidi Pertamina cepat. Kasian Pertamina itu,” ujar Harry di Komisi VII DPR RI, Rabu, 12 Februari 2020.

Pimpinan Rapat Gus Irawan Pasaribu lalu mengomentari pernyataan itu sambil berkelakar. Ia mengatakan bahwa tugas penagihan bukan menjadi tanggung jawab Ahok sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah tersebut.

Pasalnya, urusan operasional tersebut perseroan bukan menjadi tugas seorang komisaris utama. “Tapi Ahok kan komut, pak. Mestinya Ahok itu jangan tanggung. Jadi dirut saja, kan tidak operasional kalau komisaris,” kata Gus Irawan.

Sebelumnya nama Ahok juga pernah disinggung oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia bahkan menyindir Ahok yang merupakan eks Gubernur DKI Jakarta ketika menjadi Komisaris Utama Pertamina justru lebih banyak tampil di depan publik dibandingkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"Saya kira ada Pak Ahok tadi. Karena yang tampil biasanya Pak Ahok, mungkin ada komisaris rasa dirut," kata dia saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR-RI bersama Kementerian (BUMN), Pertamina, dan PLN, Senin, 3 Februari 2020.

Ia juga meminta kepada Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin untuk terus memantau kinerja dari Ahok agar tidak menyalahi jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Andre juga meminta, agar memberikan Ahok memberikan kesempatan kepada Direktur Utama Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait perusahaan di publik.

"Berharap ke depan itu disampaikan Pak Wamen, jangan terlalu majulah jangan sampai orang bicara ada Komisaris rasa Dirut," kata Andre.

BISNIS | EKO WAHYUDI