TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso berharap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bisa segera rampung. Pasalnya, dia meyakini beleid itu bisa mendorong investasi di Tanah Air dan menggenjot pertumbuhan ekonomi 0,2-0,3 persen guna menambal dampak tergerusnya perekonomian akibat Virus Corona.

"Syukur-syukur di kuartal satu dan kuartal dua, atau stidaknya semester dua bisa diimplementasikan sehingga ada set-off dampak dari Virus Corona, harapannya dampak positif RUU Omnibus Law Ciptaker bisa menutupi dampak negatif tersebut," ujar dia di Hotel Milenium Sirih, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Keyakinan Susiwijono itu beralasan. Kata dia, Omnibus Law mencakup sekitar 29 sektor dan subsektor perekonomian, mulai dari sektor riil hingga jasa. Sehingga reformasinya cukup besar. Ia melihat beleid ini akan mendorong investasi yang bisa mendorong dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Ini akan meningkatkan daya beli pekerja, jadi ujung-ujungnya ke konsumsi dan daya beli," tutur Susiwijono. Catatannya, implementasi beleid itu, kata dia, harus sesuai dengan rencana pemerintah. "Katakan berlaku di kuartal 3 dan 4, bisa 0,2 persen-0,3 persen dari pertumbuhan kita."

Berdasarkan hitungan kementeriannya dengan angka pekan pertama penyebaran Virus Corona, imbas ekonomi dari penyebaran penyakit pernafasan itu bisa menggerus sekitar 0,11-0,3 persen dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Artinya, dari target pertumbuhan 5,3 persen pada tahun ini, Indonesia diperkirakan hanya memperoleh 5 persen. Belum lagi kalau dihitung dari realisasi 5,02 persen pada tahun lalu. "Intinya pemerintah bagaimana caranya menjaga pertumbuhan ekonomi di 2020. Kami targetnya 5,3 persen."

Dari konsensus pengamat, Susiwijono berujar Virus Corona bisa menghantam perekonomian global, mengingat pertumbuhan ekonomi Cina saja bisa tergerus 1-2 persen. Kalau pertumbuhan Cina berkurang dua persen, maka Negeri Tirai Bambu diprediksi hanya tumbuh empat persen.

"Turun dua persen dari US$ 14,4 T PDB Cina itu ke dunia pengaruhnya luar biasa. Cina itu mitra dagang utama hampir seluruh negara di dunia," tutur Susiwijono.

Pemerintah resmi mengajukan surat presiden (surpres) omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini sebelumnya disebut Cipta Lapangan Kerja. Surpres beserta naskah akademik dan draf diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dua wakilnya, Azis Syamsudin dan Rachmat Gobel.

"Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dan 174 pasal yang akan dibahas di DPR," kata Puan.

Enam menteri hadir secara langsung ke DPR, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Puan mengatakan sesuai mekanisme, DPR akan menggelar rapat pimpinan, dilanjutkan rapat Badan Musyawarah, kemudian rapat paripurna. Puan mengatakan pembahasan akan melibatkan tujuh komisi di DPR. Namun, Puan belum memastikan apakah RUU itu akan dibahas oleh Badan Legislasi atau panitia khusus (pansus).

CAESAR AKBAR | BUDIARTI UTAMI