TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli, menjelaskan alasannya meminta pemerintah mendorong budi daya tanaman ganja di Aceh untuk ekspor. UsulaN itu sebelumnya ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan di Komisi VI DPR.

Menurut dia, ganja memiliki nilai manfaat tinggi, utamanya untuk medis. "Legalisasi ganja yang saya tawarkan merupakan mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia," ujarnya dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2020.

Rafli menjelaskan, produk ganja dapat dipasarkan ke beberapa negara yang membutuhkannya. Politikus dapil Aceh ini bahkan menyatakan sudah merancang dua skema pembukaan keran ekspor ganja.

Pertama, menurut dia, pemerintah mesti menetapkan zonalisasi pilot project industri ganja untuk kebutuhan medis dan turununannya. Ia memandang, Aceh cocok menjadi kawasan percontohan karena selama ini ganja dapat tumbuh subur di sana.

Kedua, ujar dia, pemerintah mesti membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Rafli mengklaim idenya datang dari negara-negara luar yang sudah lebih dulu memanfaatkan ganja untuk medis.

"Budi daya ganja ini di negara kita hanya terbentur Undang-undang Nomor 35 Rahun 2009 Pasal 8 ayat 1 tentang Narkotika Golongan 1. Yaitu, (ganja) tidak boleh digunakan untuk kebutuhan medis," ujarnya.

Menurut dia, seumpama pemerintah serius menampung usulannya, legislator akan merevisi aturan yang berlaku. Rafli menyatakan, batasan budidaya dan ekspor ganja pun dapat diatur dalam regulasi yang dikawal oleh negara. "Yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan," ucapnya.

Selanjutnya, terkait hukum agama, Rafli mengklaim tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram. Menurut dia, ganja dinyatakan haram lantaran bila disalahgunakan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA