Ombudsman Minta Pemerintah Siapkan Crisis Center Virus Corona

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Senin, 27 Januari 2020 19:59 WIB

Petugas Karantina Kesehatan memeriksa suhu tubuh wisatawan asal Cina (kiri) yang baru mendarat di bandara DEO Kota Sorong, Papua Barat, Ahad, 26 Januari 2020. Pasien suspect virus corona tersebut akan diisolasi selama kurang lebih tujuh sampai 14 hari. ANTARA/Olha Mulalinda

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, kendati belum ada data soal warga Indonesia terjangkit virus corona, pemerintah tetap perlu menyiapkan crisis center (pusat krisis). Hal ini mesti dilakukan mengingat mobilisasi manusia dari Cina ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi.

Pusat komunikasi krisis ini dinilai perlu segera disiapkan karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat atau hoaks. Informasi publik ini perlu dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, mengatakan bahwa berdasarkan data statistik, jumlah tenaga kerja asal Cina yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018. Mereka terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal Cina.

“Tak cukup mudah mendapatkan data statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Cina. Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri, ada 10 persen atau lebih kurang 900.000 jiwa di Cina,” ujarnya, Senin 27 Januari 2020.

Lebih jauh, lembaga itu memandang Pemerintah perlu melakukan beberapa hal yakni menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona.

Advertising
Advertising

Selain itu, juga perlu mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asing asal hina dan menyiapkan skema mitigasi. Hal ini dinilai Alvin penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal Cina dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi.

“Perlu juga mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di Cina, baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan virus corona,” ucap Alvin.

Berita terkait

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

2 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

2 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

3 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

4 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

8 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

9 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

11 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

1 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya