Tempo.Co, Jakarta - Anggota Ombudsman Alvin Lie mengingatkan sejumlah hal kepada direksi baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari data yang Ia miliki, kata Alvin, ada utang Garuda yang akan jatuh tempo pada Mei 2020.

“Jumlahnya lumayan, US$ 500 juta (Rp 6,82 triliun),” kata Alvin usai Ngopi Bareng Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2020.

Menurut Alvin, utang ini tidak akan mungkin dibayar dari modal atau hasil bisnis Garuda. Kemungkinan akan dibayar lewat utang baru. “Nah, utang baru ini harus lebih murah dari utang lama,” kata dia.

Hari ini, Rabu, 22 Januari 2020, Kementerian BUMN telah menunjuk direksi dan komisaris baru Garuda. Irfan Setiaputra pun resmi didapuk menjadi direktur utama menggantikan Ari Ashkara. Sementara, kursi komisaris utama diberikan kepada Triawan Munaf, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Kedua, Alvin meminta Irfan Cs untuk memperkuat rasa kebersamaan di Garuda Indonesia. Saat ini, kata dia, ribuan karyawan Garuda masih terkotak-kotak. “Ada yang merasa lebih Garuda dari yang lain,” kata dia.

Ketiga, ia meminta Garuda Indonesia juga dijauhkan dari campur tangan politik. Meski menjadi BUMN, kata Alvin, tapi sebaiknya Garuda fokus menjalankan tugas-tugas dari negara.

Keempat, Alvin meminta Garuda Indonesia melakukan peremajaan pesawat. Saat ini, kata dia, rata-rata umur pesawat di Garuda mencapai 8 hingga 10 tahun. Dari aspek keselamatan sebenarnya tidak ada masalah. “Tapi efisiensi dan daya tarik maskapai ini ke depannya jadi menurun,” kata dia.