TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu tantangan dalam perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pada tahapan pendataan konsolidasi.

"Secara prinsip ini tidak menjadi masalah, jujur yang bikin stress adalah mendata konsolidasi menjadi ASN untuk teman-teman yang ada di KPK," ujar Tjahjo Kumolo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Menambahkan pernyataan Tjahjo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengatakan, saat ini proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN masih berlangsung. Persoalannya, kata dia, KPK meminta pemerintah yang melaksanakan proses tersebut, namun pemerintah berpendapat sebaliknya. "Mungkin jalan tengahnya adalah kami akan membantu KPK," tutur Bima.

Kerumitan lainnya, menurut Bima, adalah adanya pegawai KPK yang merupakan mantan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Sebab, mereka telah mendapat dana pensiun, sehingga tidak bisa dimasukkan kembali menjadi pegawai negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pegawai KPK bakal mendapatkan gaji atau tunjangan secara penuh selama masa transisi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menurut dia, masa transisi itu akan berlangsung selama dua tahun.

"Sehingga dalam dua tahun sebelum adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai KPK, hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima," kata Sri Mulyani saat bertemu Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, 7 Januari 2020.

• 1
• 2
• Selanjutnya